Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar meminta penjelasan Kementerian ESDM terkait kronologis kebijakan larangan ekspor batu bara.
Menurut Gunhar, keterangan resmi dari pemerintah khususnya Kementerian ESDM, terkait kronologis kebijakan pelarangan itu sangat penting. Apalagi kebijakan pelarangan ekspor batu bara itu tidak saja mengagetkan, namun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan juga di antara anggota DPR sendiri.
"Respons kami sebagai anggota DPR, dengan kebijakan itu, bermacam-macam. Fraksi PDIP saja menyikapinya dengan beragamSementara dalam raker dengan Kementerian ESDM, Gunhar dan anggota DPR yang lain sudah menyampaikan kekecewaannya atas langkah Kementerian ESDM tersebut. Hal ini lantaran, Kementerian ESDM mengeluarkan surat larangan ekspor batu bara dan kemudian melakukan relaksasi dengan membuka kembali ekspor batu bara, tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR.
“Semua anggota komisi VII dalam rapat ini, sepertinya sangat menyayangkan jika pemerintah, dalam kebijakan membuka relaksasi ekspor itu, tanpa berkoordinasi dengan DPR terlebih dahulu sebagai pengawas kebijakan itu," kata Gunhar dalam raker di Gedung DPR.Selain itu, Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan ini juga meminta pihak Kementerian ESDM menjelaskan secara terang benderang serta detail mengenai perusahaan tambang batu bara yang menghindari kewajiban pembayaran.
“Tolong dijelaskan secara detail, terutama perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi DMO. Agar kita tahu duduk persoalan seperti apa sehingga bisa memberikan respon semestinya,” kata Gunhar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sebut KPU dan Pemerintah Telah Sepakati Tanggal Pemilu 2024Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut KPU dan pemerintah telah menyepakati tanggal Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Temukan Titik Tengah Status Kelembagaan Ibu Kota Negara Baru | Kabar24 - Bisnis.comPansus RUU IKN DPR RI sempat berdebat dengan pihak pemerintah soal status Ibu Kota negara baru di Kalimantan Timur. Namun kini, kedua pihak sudah mulai menemukan titik tengah.
Baca lebih lajut »
PKS Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Luar Pulau Jawa yang Vaksinasinya Masih RendahPemerintah harus perhatikan wilayah luar Pulau Jawa yang vaksinasinya masih rendah.
Baca lebih lajut »
YLKI Minta Pemerintah Tambah Dana PSO untuk Tunda Kenaikan Tarif KRLPenambahan dana operasional dimaksud bisa atas penambahan dana PSO, atau kenaikan tarif pada konsumen. YLKI lebih memilih penambahan dana PSO,' kata Tulus. Sumber:
Baca lebih lajut »
Riza Patria: Saya Tidak Pernah Minta-Minta Untuk Diperpanjang Sampai 2024Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah pihaknya meminta adanya perubahan Undang-Undang (UU) untuk memperpanjang jabatannya di DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
DPR Janjikan Proses Uji Kelayakan Penyelenggara Pemilu TerbukaPeneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Politik BRIN Prof. Siti Zuhro menyoroti bahwa pemilihan dan pemilu masih diwarnai praktik kecurangan.
Baca lebih lajut »