Tahun 2019 sebelum pandemi, 6,3 juta balita terkena stunting dari populasi 23 juta balita di Indonesia.
Yustinus Paat / RSAT- Anggota Komisi IX DPR, Hj Intan Fauzi meminta pemerintah tidak mengesampingkan program perlindungan anak Indonesia daristunting“Kebijakan merealokasi anggaran dalam jangka panjang,” ujar Intan dalam webinar bertajuk 'Lindungi Anak Indonesia dari Stunting di Masa Pandemi Covid-19', yang digelar Yayasan Abhipraya Insan Cendikia Indonesia dan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah di Jakarta, Senin .ini tidak boleh dinomorduakan.
Data Riskesdas Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 sebelum pandemi, mencatat sebanyak 6,3 juta balita terkena stunting dari populasi 23 juta balita di Indonesia. Angkadi Indonesia pada 2019 yakni 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen," ungkapnya.dan penanggulangan gizi buruk tidak mencapai target. Hal ini sebagai dampak.
Komisi IX DPR, kata Intan peduli dengan kondisi kesehatan rakyat. Bentuk konkritnya, sikap politik DPR yang terus mendorong pemerintah untuk merealisasikan Pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kartu Prakerja, Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Rekomendasi KPKPemerintah diminta menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Program Pemerintah Realistis di Kuartal III dan IV |Republika OnlineTahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 4,5-5,5 persen.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Beri Kesempatan DPR Serap Asipirasi RUU HIP'Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi masyarakat.'
Baca lebih lajut »
Tunda RUU HIP, Pemerintah beri kesempatan DPR serap aspirasi'Pemerintah sudah memutuskan pennundaan pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi dari setiap elemen masyarakat,' ujar Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono. RUUHIP Pancasila
Baca lebih lajut »
DPR: Pemerintah Jangan Gegabah Cabut Larangan Ekspor APDAnggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menilai pemerintah terlalu gegabah dengan mengambil langkah kebijakan mencabut larangan ekspor alat pelindung diri (APD). DPRRI
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021, Ini RinciannyaPemerintah diharapkan bisa memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca lebih lajut »