Pemerintah diminta menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Minggu, 21 Juni 2020 | 22:36 WIB- Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta Pemerintah agar menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja memang menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, pelaksananya diberikan kepada PMO atau programSementara PMO sendiri, tidak merupakan entitas yang diawasi oleh DPR. Mitra DPR bukanlah PMO. Padahal institusi resmi pengawas pelaksanaan program pemerintahana dalah DPR.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eks Pimpinan Desak KPK Buka Penyelidikan Dugaan Korupsi Kartu PrakerjaMantan Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto meminta, lembaga antirasuah membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi program Kartu Prakerja.
Baca lebih lajut »
Pemerintah: Kartu Prakerja Bukan Lelang Pengadaan Barang dan JasaAnggaran pemerintah yang digulirkan Rp 5,6 triliun akan langsung diterima oleh 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja.
Baca lebih lajut »
NasDem Imbau Program Kartu Prakerja Ikuti Rekomendasi KPKWakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan penyelenggara program Kartu Prakerja perlu melaksanakan rekomendasi KPK.
Baca lebih lajut »
KPK Temukan Masalah di Kartu Prakerja, Bang Daulay Bilang BeginiAnggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay angkat suara menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program kartu prakerja KPK
Baca lebih lajut »