Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak pemerintah melakukan pengendalian terkait tarif moda transportasi yang melonjak jelang mudik.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak pemerintah melakukan pengendalian terkait tarif moda transportasi baik angkutan darat, angkutan kereta api, angkutan laut, dan angkutan udara yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan para pemudik.
Sebab, menurut Eem, mudik merupakan jadwal tahunan yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Sehingga, pemerintah harus hadir dalam situasi seperti saat ini. “Harga tiket ini menjadi persoalan bagi keluarga-keluarga yang ingin mudik tapi ekonominya sangat-sangat terbatas. Oleh karenanya, Pemerintah menurut saya harus hadir dalam situasi ini,” tegasnya.Pernyataan Eem disampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Reses Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan kesiapan infrastruktur dan transportasi untuk mendukung penyelenggaraan mudik lebaran 2023/1444 H di Bandung, Jawa Barat, Jumat .Ia menegaskan pemerintah harus mencarikan jalan keluar.
“Termasuk kereta api, karena ini yang menyentuh hajat hidup orang banyak,” kata Politisi Fraksi PKB ini. Menurut Neng Eem, kereta api merupakan moda yang banyak mendapatkan kewenangan kewajiban pelayanan publik . Sehingga, seharusnya tidak menaikkan harga tiket saat momen lebaran. “Saat mudik angkutan penuh, tidak mungkin rugi. Saya kira jika ketika harga normal tidak rugi. Saya harap penyedia jasa transportasi tidak menaikan haraga melebihi batas. Terlebih kereta api tugas utamanya adaah PSO. Jangan sampai harganya melebihi batas atas,” tutupnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X DPR Minta Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Direvisi Karena Banyak DikeluhkanWakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti meminta agar permasalahan penerimaan siswa pada jalur zonasi bisa segera diselesaikan.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Polisi Tak Perlu Tindak Lanjut Pelaporan Kritik Bima: Tangkap Aspirasinya SajaKomisi III DPR ikut memberi perhatian terhadap kritik terhadap Pemprov Lampung oleh warga Lampung Timur, Bima Yudho Saputro di media sosial TikTok.
Baca lebih lajut »
Sekjen PDIP soal RUU Perampasan Aset: DPR Belum Terima Usulan PemerintahSekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya belum menentukan sikap perihal RUU Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »
RUU Perampasan Aset, PDIP: Sampai Sekarang DPR Belum Terima Usulan PemerintahHasto menyebut pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sikap resmi PDIP. Apalagi, lanjutnya, pemberantasan korupsi bukan sebatas lewat UU saja.
Baca lebih lajut »
Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDIP: DPR Belum Terima Usulan PemerintahSekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya belum menentukan sikap perihal RUU Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »