Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru mengatakan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan penurunan harga gas menjadi US$6 per MMBTU perlu dievaluasi dan dikaji kembali.
ANGGOTA Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru mengatakan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan penurunan harga gas menjadi US$6 per MMBTU perlu dievaluasi dan dikaji kembali.
Bertambahnya utang negara, kata Falah, akan menjadi pertanyaan besar untuk pemerintah dalam membuat kebijakan subsidi utamanya pada harga gas bumi industri. Padahal, sambung dia, itu akan semakin membebani kemampuan dari keuangan negara. "Beban keuangan negara yang sudah defisit sebagaimana kita bisa lihat dalam Nota Keuangan ditambah kebutuhan anggaran yang besar untuk pemulihan dan penanganan pandemi ini jangan direcoki dan ditambah lagi dengan beban untuk memberikan subsidi harga gas industri," pinta Falah.
Pun demikian dengan investasi di hulu hingga hilir, Falah menyebutkan itu perlu diawasi dengan baik dan jangan sampai pengembangan infrastruktur gas terhambat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Penyehatan Ekonomi NasionalTerlihat belum ada kesepahaman yang sama di antara berbagai lembaga negara terkait ekonomi, soal sejauh mana dampak ekonomi pandemi dan siapa saja yang te
Baca lebih lajut »
AJI dan IJTI Minta Pemerintah-DPR Tunda Bahas RUU KUHP Saat Pandemi CoronaAJI dan IJTI juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan surat presiden baru yang dapat menjadi dasar kelanjutkan pembahasan RUU KUHP ini.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Ubah Penugasan Impor Kerbau |Republika OnlineDPR meminta impor kerbau diubah jadi penyerapan ayam lokal
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif Perusahaan PersInsentif itu juga bertujuan memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis.
Baca lebih lajut »
Wabah Corona, Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan PersKetua Komisi I DPR meminta agar perusahaan pers mendapat intensif saat wabah virus Corona. Perusahan pers, bisa mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak.
Baca lebih lajut »
Di Tengah Pandemi COVID-19, DPR Tetap Bahas RUU Ciptaker dengan PemerintahDi tengah pandemi virus Corona atau COVID-19, Badan Legislatif (Baleg) DPR tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU...
Baca lebih lajut »