Pemerintah hendaknya mengambil langkah konkret atas kondisi darurat Pendidikan yang terjadi saat ini. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Joko Widodo untuk melakukan perbaikan fundamental di bidang Pendidikan. Kendati demikian, pemerintah hendaknya mengambil langkah konkret atas kondisi darurat Pendidikan yang terjadi saat ini. “Kami sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi jika ingin melakukan transformasi besar di berbagai bidang termasuk bidang Pendidikan.
Baca Juga: Untuk diketahui, Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD menjelang Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI, menyampaikan jika masa pandemi Covid-19 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan fundamental di berbagai bidang. Strategi besar perlu dilakukan untuk melakukan transformasi di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan. Termasuk bidang Kesehatan dan Pendidikan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buruh Minta Pemerintah dan DPR Telaah Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta KerjaFBLP meminta pemerintah dan DPR menelaah hasil kajian Komnas HAM terkait omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Puan Maharani Dorong Pemerintah Tingkatkan Penanganan Covid-19Ketua DPR RI Puan Maharani akan berpidato pada Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,...
Baca lebih lajut »
DPR: Ambil Langkah Darurat, Baru Perbaiki Dasar Pendidikan | Republika OnlineLangkah darurat yang penting menyelamatkan hak peserta didik untuk bisa belajar
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta APBN 2021 di Bidang Kesehatan Fokus pada Penanganan Covid-19Puan juga meminta pemerintah melakukan reformasi program JKN.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Seimbangkan Anggaran Covid-19 dengan Keberlanjutan PembangunanFraksi-fraksi di parlemen pastilah dapat memahami beban berat RAPBN 2021.
Baca lebih lajut »
Soal Sertifikasi Halal, KNPI Dukung DPR Minta Penjelasan BPJPH dan MUIDewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti sertifikasi halal Lembaga Pengkajian Pangan,...
Baca lebih lajut »