Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyikapi kabar Malaysia akan mendeportasi PMI kembali ke Indonesia. Kesiapan Pemerintah...
JAKARTA - Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerima Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia perlu dipastikan. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati menyikapi kabar Malaysia akan mendeportasi PMI kembali ke Indonesia karena beberapa sebab.Adapun jumlah pasti PMI yang akan dideportasi masih menunggu kepastian dari pihak Malaysia. Namun, jumlahnya diprediksi mencapai ribuan.
"Pemda perlu bersiap diri dan mendapat dukungan, dari siapa? Jelas dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai ada Pemda yang beralasan belum siap menerima teman-teman PMI karena back up dari pusat tidak memadai. Jadi ini catatan bagi Pusat maupun Pemda yang menjadi tujuan kedatangan teman-teman PMI dari Malaysia," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat .
Dia juga meminta agar proses kepulangan PMI dari Malaysia bisa berjalan dengan tetap memperhatikan kondisi mental dan kesehatan dari teman-teman PMI."Kuncinya prosesnya harus sederhana, tidak membingungkan atau justru menjadi beban teman-teman PMI. Sebab banyak diantara mereka yang lama di rumah tahanan imigrasi dan pasti ada perasaan traumatik. Ini misi kemanusiaan sehingga jangan memberatkan apalagi muncul oknum-oknum yang menjanjikan percepatan kepulangan," sebut Mufida.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejar Target Rp 900 T, DPR Minta Menteri Bahlil Getol Tagih Komitmen Investasi AsingKementerian Investasi perlu menagih komitmen investasi asing yang belum terealisasi.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Kemenhan Perjelas Rencana Induk Pertahanan NasionalSimpang siur mengenai Rancangan Perpres Alutsista menyiratkan pesan belum jelasnya arah rencana induk pertahanan nasional. Hal ini menjadi tugas bersama, baik DPR maupun pemerintah, untuk memperjelas rencana induk itu.
Baca lebih lajut »
DPR Maklumi Pembatalan Keberangkatan Haji 2021, tapi Minta Umrah BerjalanKetua Komisi Agama DPR Yandri Susanto mengatakan pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini adalah tetap melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi, agar membuka akses penerbangan dan mengizinkan jemaah Indonesia melakukan umrah. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Dukung Pembatalan Haji, DPR Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi untuk Kesempatan UmrahDPR mendukung penuh keputusan pemerintah untuk membatalkan haji, meski begitu, DPR tetap mengharapkan pemerintah tetap berusaha agar kesempatan umrah bagi jemaah Indonesia terbuka. Baca selengkapya, klik 👇👇👇 BatalHaji
Baca lebih lajut »
DPR Minta Laporan Keuangan Garuda Indonesia Diaudit ForensikKetua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Faisol Riza mendorong segera dilakukannya audit forensik terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Tetap Layani Jemaah Haji yang Batal BerangkatPuan Maharani menyatakan parlemen memahami keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2021.
Baca lebih lajut »