DPR Minta Kemenkeu Tidak Pencitraan dalam Pengusutan 69 Pegawainya yang Miliki Harta Tak Wajar
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, meminta Kementerian Keuangan mengusut tuntas 69 pegawai yang memiliki harta kekayaan tidak wajar jika dilihat dengan posisi jabatannya. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, meminta Kementerian Keuangan mengusut tuntas 69 pegawai yang memiliki harta kekayaan tidak wajar jika dilihat dengan posisi jabatannya.
Misbakhun mengatakan, proses pemeriksaan terhadap 69 pegawai itu, dapat dilakukan dengan aturan yang berlaku sesuai temuan atau indikasi dari Kementerian Keuangan."Ada Irjen, kemudian ada kepatuhan internal dan kemudian ada PPATK dan memang kalau ada indikasi tindakan melanggar hukum harus diproses, ada aturan untuk ASN," tegas dia.
Dia menekankan, biarkan mekanisme yang tertuang dalam undang-undang itu agar menjadi tombak dari pemeriksaan pegawainya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pegawai Kemenkeu Bermasalah, Sri Mulyani: Gaji Besar Tak Menjamin Orang Tidak KorupsiSri Mulyani mengatakan temuan pegawai pamer harta menyadarkannya bahwa pembenahan dan pengawasan harus terus dilakukan.
Baca lebih lajut »
Sah, Rafael Alun Trisambodo Dipecat Secara Tidak Terhormat dari PNS KemenkeuInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, ayah dari Mario Dandy tersebut dipecat secara tidak terhormat.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Ini Minta BPN Usut Legalitas Tanah di Sekitar Depot Pertamina PlumpangAnggota Komisi III DPR RI minta Polri dan BPN usut legalitas tanah di sekitar Depot Pertamina Plumpang yang kebakaran pada Jumat (3/3) lalu.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Bakal Panggil Direksi Pertamina Minta Penjelasan soal Kebakaran Depo Plumpang'Kami akan mendalami berbagai objek vital Pertamina dan implementasi standar operasional prosedur di setiap wilayah Indonesia,' kata Sarmuji
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Minta Pemprov NTT Kaji Ulang Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 PagiKemendikbudristek diminta ikut terlibat menyelesaikan polemik aturan masuk pagi
Baca lebih lajut »
DPR Minta Kemenkes Sanksi RSUD Subang Gegara Kasus Ibu Hamil dan Bayinya MeninggalNadlifah menilai Kemenkes ikut bertanggungjawab secara moral karena gagal membangun standar pelayanan dan pemahaman pegawai RSUD.
Baca lebih lajut »