Komisi V DPR mempertanyakan soal kontribusi angkutan transportasi online kepada pemasukan pemerintah.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan sejauh ini pihaknya tak menerima sepeserpun, baik dalam bentuk pajak maupun PNBP dari bisnis angkutan transportasi online. Tak ada satupun pungutan yang diambil oleh Kemenhub dari para aplikator maupun para driver.
"Karena ini bukan angkutan umum, pajak mereka hanya pajak kendaraan. Itu adalah PNBP dari kepolisian. Di Perhubungan Darat kami tak pungut pajak ke situ, aplikator juga kami tak tahu ada pungutan," ungkap Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu .Ketua Komisi V Lasarus pun menyayangkan pengakuan Budi soal minimnya pemasukan negara dari angkutan online padahal potensi bisnisnya besar.
Dia mengatakan seharusnya ada pendapatan bagi negara yang bisa dioptimalisasi dari angkutan online. Apalagi bisnis ini, menurut Lasarus, membutuhkan investasi besar yang dilakukan oleh aplikator. Perputaran keuntungan bisnisnya pun tak kalah besar. "Negara tidak menerima apa-apa dari situ. Padahal, kita tahu investasi ini berapa triliun, dan berapa besar perputaran bisnis berjalan," kata Lasarus.Padahal setiap hari pun, angkutan online baik taksi dan ojek mengangkut penumpang menggunakan jalan yang dibangun negara. Namun, kontribusi balik ke negara dari keuntungan bisnis yang terjadi tidak ada.
"Kita seharusnya elaborasi dan eksploitasi angkutan online ini untuk kiranya negara mendapatkan PNBP juga di sana. Bisnis ini kan gunakan jalan yang dibangun negara. Maka negara harus dapat sesuatu sebagai bentuk kedaulatan rakyat," papar Lasarus.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komentar Wakil Ketua Komisi X DPR Soal Penentuan Cabang Olahraga ke SEA GamesCabang yang diberangkatkan ke SEA Games 2022 berdasarkan hasil evaluasi Tim review Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Kemenpora.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Perjuangkan Hak Tenaga Kesehatan Honorer dan Non-ASNKomisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan non-ASN diberikan hak yang layak dan pantas.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR: Kurikulum Pendidikan Perlu Dikaji Lebih MendalamAnggota Komisi X DPR RI menyatakan bahwa kurikulum pendidikan masih perlu dimatangkan dan dikaji lebih mendalam.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi VII DPR ungkap alasan penaikan DMO batu baraPemerintah Indonesia berencana menaikkan kuota kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara yang semula 25 ...
Baca lebih lajut »
PKB Copot Luqman Hakim dari Wakil Ketua Komisi II DPR | merdeka.comLuqman membenarkan telah dirotasi dari Komisi II ke Komisi IX DPR RI. Posisi Luqman yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI digantikan oleh Yanuar Prihatin.
Baca lebih lajut »