Hingga kini, izin FPI sebagai ormas belum diterbitkan oleh Kemendagri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berkomentar terkait belum keluarnya izin ormas Front Pembela Islam . Amali menilai, FPI seharusnya cukup memenuhi persyaratan yang diminta dalam undang-undang keormasan.
Baca Juga Ia meyakini jika organisasi tersebut telah sesuai dengan aturan, pemerintah dipastikan akan menerbitkan izin. Oleh karena itu, FPI hanya perlu memenuhi persyaratan yang dimaksud. "On progress. Semua kelengkapan administrasi kita penuhi, tinggal rekomendasi dari Kemenag," ujar Munarman saat dihubungi Republika, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemdagri Sebut FPI Masih Belum Penuhi 5 PersyaratanWalau belum mempunyai SKT, FPI tetap bisa melakukan kegiatan organisasi.
Baca lebih lajut »
Mendagri Cek Pancasila di FPI, Komisi II DPR: Pemerintah Harus BijakKemendagri akan mengecek ada atau tidak Pancasila di AD/ART Ormas FPI terkait perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas.
Baca lebih lajut »
Respons DPR Soal Izin SKT FPIKetua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan sebenarnya Indonesia sudah ada Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam UU itu, sudah diatur soal ormas yang diizinkan dengan persyaratan-persyaratannya. PerpanjanganIzinFPI
Baca lebih lajut »
Ungkap Alasan Habib Rizieq Tak Bisa Pulang, Pihak FPI Terisak Minta Rakyat Hilangkan Kebencian - Tribun WowKepala Bidang (Kabid) Penegakan Khilafah DPP Front Pembela Islam (FPI), Awit Mashuri membeberkan alasan Habib Rizieq tak bisa kembali ke Indonesia.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Buat Pembiayaan Khusus Penyakit 'Mahal'DPR meminta kepada pemerintah untuk membuat skema pembiayaan khusus bagi peserta BPJS Kesehatan yang terkena penyakit katastropik atau berbiaya tinggi.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Menristekdikti Kaji Ulang Wacana Impor Rektor AsingKomisi X DPR yakin masih banyak anak bangsa yang memiliki kapasitas menjadi rektor dan mampu meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Baca lebih lajut »