Respons DPR Soal Izin SKT FPI

Indonesia Berita Berita

Respons DPR Soal Izin SKT FPI
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 7 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 6%
  • Publisher: 59%

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan sebenarnya Indonesia sudah ada Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam UU itu, sudah diatur soal ormas yang diizinkan dengan persyaratan-persyaratannya. PerpanjanganIzinFPI

JPNN.COM / Nasional / Politik / Kamis, 01 Agustus 2019 – 13:59 WIB jpnn.com, JAKARTA - Perpanjangan izin surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan belum juga diterbitkan Kementerian Dalam Negeri . Karena itu, Amali menyarankan FPI untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur UU. Kalau memenuhi persyaratan, Amali yakin izin FPI pasti akan diterbitkan kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo tersebut. “Saya kira dipenuhi saja syarat-syaratnya.

.display-none{ display:none; } TAGS Perpanjangan Izin FPI DPR RI Zainudin Amali Berita Terkait Sponsored Content loading... .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Rancangan Undang-Undang Contempt of Court Didesak untuk DisahkanRancangan Undang-Undang Contempt of Court Didesak untuk Disahkan
Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR akan kirim rekomendasi soal BPJS ke presidenKomisi IX DPR akan kirim rekomendasi soal BPJS ke presidenKomisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengajukan rekomendasi terkait peta masa depan Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk soal iuran Badan ...
Baca lebih lajut »

Kata PSI Soal Kursi untuk Partai Pro Jokowi yang Tak Lolos DPRKata PSI Soal Kursi untuk Partai Pro Jokowi yang Tak Lolos DPRPSI mengatakan belum ada pembicaraan terkait nasib partai pengusung Jokowi yang tak lolos ke parlemen.
Baca lebih lajut »

Nasib RUU PKS Bergantung kepada RKUHPNasib RUU PKS Bergantung kepada RKUHPNasib Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dinilai bergantung kepada Rancangan Kitab...
Baca lebih lajut »

India pidanakan umat Muslim pelaku cerai 'talak tiga'India pidanakan umat Muslim pelaku cerai 'talak tiga'Parlemen India telah mengesahkan rancangan undang-undang yang mempidanakan umat Muslim pelaku cerai talak. Melalui undang-undang ini, pria yang terbukti mengucapkan talak tiga terhadap istrinya terancam dipenjara selama tiga tahun.
Baca lebih lajut »

Enam Perguruan Tinggi Belajar SPMI dan AMI ke IPB UniversityEnam Perguruan Tinggi Belajar SPMI dan AMI ke IPB UniversityPenjaminan mutu diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 20:08:57