Demi terlindungnya hak-hak saksi dan korban agar sistem penegakan hukum tak terhambat maka LPSK harus diselamatkan agar tak mati di tengah jalan. adv_dpr
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tidak ingin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran LPSK. "Eksistensi LPSK mutlak dibutuhkan sebagai wujud kehadiran negara menjamin perlindungan saksi dan korban.
Ibu Kota Lemak Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, demi terlindungnya hak-hak saksi dan korban agar sistem penegakan hukum tak terhambat, maka LPSK harus diselamatkan agar tak mati di tengah jalan. Political will dari pemerintah sangat diperlukan, karena DPR RI pada dasarnya menyetujui penambahan anggaran LPSK. "Jangan sampai efisiensi anggaran negara dilakukan dengan cara memotong secara berlebihan anggaran yang sangat penting bagi kemaslahatan rakyat.
Bareskrim Bentuk Tim Untuk Kasus Ustaz Abdul Somad SHARES .display-none{ display:none; } TAGS dpr Berita Terkait Sponsored Content loading... .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bamsoet: LPSK Tidak Boleh Bubar Karena Minim AnggaranWakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut menegaskan, demi terlindungnya hak-hak saksi dan korban agar sistem penegakan hukum tak terhambat, maka LPSK harus diselamatkan agar tak mati ditengah jalan.
Baca lebih lajut »
Terima Keluhan, Ketua DPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran LPSK'Political will dari pemerintah sangat diperlukan, karena DPR RI pada dasarnya menyetujui penambahan anggaran LPSK,' kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Jokowi Tak 'Buang' Uang Negara Demi Pindah Ibu KotaDPR meminta Pemerintahan Jokowi tak menghamburkan uang negara demi pemindahan ibu kota . Mereka minta uang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
Baca lebih lajut »
Rapat paripurna DPR
Baca lebih lajut »
DPR Setujui APBN 2018 Jadi UUDPR menyetujui RUU tantang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 menjadi undang-undang (UU). APBN2018 via detikfinance
Baca lebih lajut »
Kumpulkan Seluruh Anggota DPR dari Gerindra, Ini Perintah Prabowo Sikapi Kasus Papua - Tribunnews.comKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI, di Kertanegara, Jakarta.
Baca lebih lajut »