Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut menegaskan, demi terlindungnya hak-hak saksi dan korban agar sistem penegakan hukum tak terhambat, maka LPSK harus diselamatkan agar tak mati ditengah jalan.
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo tidak ingin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran LPSK.
"Karenanya negara tak boleh lari dari tanggungjawab dengan membiarkan LPSK seperti mati segan hidup pun tak mau hanya karena masalah anggaran saja," kata Bamsoet. "Jangan sampai efisiensi anggaran negara dilakukan dengan cara memotong secara berlebihan anggaran yang sangat penting bagi kemaslahatan rakyat. Jika LPSK tak bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Pada gilirannya akan turut mempengaruhi penegakan dan kepastian hukum di Indonesia," tandas Bamsoet.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Terima Keluhan, Ketua DPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran LPSK'Political will dari pemerintah sangat diperlukan, karena DPR RI pada dasarnya menyetujui penambahan anggaran LPSK,' kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Baca lebih lajut »
Pegawai LPSK Tanda Tangani Pakta Integritas AntikorupsiSEBANYAK 278 pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara massal dan serentak membacakan dan menandatangani Pakta Integritas Antikorupsi, di Gedung LPSK
Baca lebih lajut »
Terima Keluhan, Ketua DPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran LPSK'Political will dari pemerintah sangat diperlukan, karena DPR RI pada dasarnya menyetujui penambahan anggaran LPSK,' kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Baca lebih lajut »
Tak Masuk Akal, Fahri Hamzah Minta Jokowi Tak Pindah Ibu KotaWakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Jokowi tidak meneruskan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan karena berpotensi buang anggaran.
Baca lebih lajut »
Duduk Perkara Paskibra Kibarkan Bendera Tanpa Seragam Saat Upacara HUT RICamat Amalutu mengatakan kecamatan tidak memiliki anggaran untuk memfasilitasi dan membiayai pengadaan seragam bagi anggota Paskibra.
Baca lebih lajut »
Pegawai LPSK Tanda Tangani Pakta Integritas AntikorupsiSEBANYAK 278 pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara massal dan serentak membacakan dan menandatangani Pakta Integritas Antikorupsi, di Gedung LPSK
Baca lebih lajut »