DPR Loloskan Anggaran Tambahan $484 Miliar untuk UKM dan Rumah Sakit

Indonesia Berita Berita

DPR Loloskan Anggaran Tambahan $484 Miliar untuk UKM dan Rumah Sakit
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 voaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 18 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 63%

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Kamis (23/4), meloloskan anggaran tambahan sebesar $484 miliar bagi usaha kecil dan rumah sakit. Ini adalah upaya sementara untuk menambah lebih banyak a

Para anggota-anggota Kongres meloloskan empat langkah bernilai triliunan dolar dalam periode enam minggu untuk mengatasi krisis layanan publik dan ekonomi akibat wabah virus corona.

Rancangan undang-undang itu kini dikirim ke Presiden Donald Trump untuk disahkan menjadi undang-undang. Anggota-anggota Partai Demokrat di Kongres merundingkan sekitar $320 miliar pendanaan baru untuk bantuanatau bantuan khusus untuk bisnis milik pengusaha perempuan dan kelompok minoritas, serta individu yang tidak memiliki akses ke bank.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

voaindonesia /  🏆 15. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR AS Setujui Paket Bantuan Covid-19 Senilai US$ 484 MiliarDPR AS Setujui Paket Bantuan Covid-19 Senilai US$ 484 MiliarBantuan itu bertujuan meningkatkan pendanaan bagi usaha kecil, rumah sakit dan tes covid-19.
Baca lebih lajut »

DPR Minta KLHK Memerinci Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19DPR Minta KLHK Memerinci Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema mendesak KLHK memerinci alokasi anggaran dalam setiap refocusing kegiatan penanganan dampak pandemi Covid-19. DPRRI
Baca lebih lajut »

DPR Punya Waktu 90 Hari untuk Tentukan Sikap atas Perppu Covid-19DPR Punya Waktu 90 Hari untuk Tentukan Sikap atas Perppu Covid-19Perppu Nom1/2020 telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Namun, perppu itu menuai banyak kritik.
Baca lebih lajut »

DPR Tunggu Pemerintah untuk Tunda Bahas RUU CiptakerDPR Tunggu Pemerintah untuk Tunda Bahas RUU CiptakerWakil Ketua Baleg mengatakan pembahasan omnibus law ciptaker berpeluang ditunda, namun DPR menunggu keputusan pemerintah terlebih dulu.
Baca lebih lajut »

DPR Pertanyakan Peran KSP dalam Pendampingan Dana DesaDPR Pertanyakan Peran KSP dalam Pendampingan Dana DesaAnggota Komisi V DPR Irwan mempertanyakan peran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dalam pendampingan dana desa. Bahkan, hal...
Baca lebih lajut »

DPR dan Bos PLN Rapat 3 Jam soal Dampak Corona, Apa Hasilnya?DPR dan Bos PLN Rapat 3 Jam soal Dampak Corona, Apa Hasilnya?Rapat Komisi VII DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini menghasilkan delapan kesimpulan. Apa saja? via detikfinance
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-09 17:57:17