DPR: Kebijakan Pemerintah Jangan Rugikan Para Nelayan Kecil

Indonesia Berita Berita

DPR: Kebijakan Pemerintah Jangan Rugikan Para Nelayan Kecil
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 92%

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menjelaskan, ada tiga kepentingan yang harus menjadi perhatian, konservasi, kepentingan nelayan, dan kepentingan negara.

KOMISI IV DPR RI menerima audiensi dari Penggiat Budi Baya Lobster Nusantara di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu . PBLN membeberkan kajian dan temuan dari kebijakan larangan ekspor Benih Bening Lobster alias benur yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.

"Bagaimana kita memediasi ini sehingga semua memberikan manfaat. Jangan hanya negara saja, terutama nelayan kecil, masyarakat kecil juga harus mendapatkan benefit," jelas Yohanis di ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara. Anom, salah satu anak nelayan dari daerah Mandalika, Lombok, NTB, membeberkan kondisi di wilayahnya saat ini. Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang semestinya aman, namun kini malah semakin tidak aman.Kondisi tersebut terjadi karena penghasilan nelayan yang merosot. Nelayan yang sebelumnya mampu menghidupi keluarga dengan baik, tiba-tiba kehilangan penghasilan. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya kredit kendaraan, tak mampu menyelesaikan cicilan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR apresiasi kebijakan wakil presiden yang berkantor di papuaDPR apresiasi kebijakan wakil presiden yang berkantor di papuaWakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengapresiasi kebijakan Wakil Presiden (Wapres) Ma&39;ruf Amin yang berkantor selama sepekan di Provinsi ...
Baca lebih lajut »

DPR RI ingatkan keberadaan IKN jangan sampai hilangkan bahasa daerahDPR RI ingatkan keberadaan IKN jangan sampai hilangkan bahasa daerahWakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebutkan lingkungan sekolah dan rumah memiliki peranan besar melestarikan bahasa daerah, terutama Bahasa ...
Baca lebih lajut »

DPR-Pemerintah Setujui 4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023DPR-Pemerintah Setujui 4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Rapat ini membahas evaluasi Program Legislasi (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas tahun 2023.
Baca lebih lajut »

DPR-Pemerintah Dalami Revisi UU IKN demi Keberlanjutan PembangunanDPR-Pemerintah Dalami Revisi UU IKN demi Keberlanjutan PembangunanRevisi UU IKN dibahas untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang lebih kondusif.
Baca lebih lajut »

Ketua DPR dorong pemerintah dan pelaku industri berdayakan korban PHKKetua DPR dorong pemerintah dan pelaku industri berdayakan korban PHKKetua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk berkolaborasi dalam memberdayakan korban pemutusan hubungan kerja ...
Baca lebih lajut »

Novel Baswedan: Pemerintah dan DPR Telah Menghancurkan KPKNovel Baswedan: Pemerintah dan DPR Telah Menghancurkan KPKKPK saat ini dinilai sudah memiliki banyak masalah. Masalahnya pemerintah dan DPR secara sengaja atau tidak telah menghancurkan KPK.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-02 00:01:47