Badan Gizi Nasional BGN perlu melakukan proses sinkronisasi data sekolah mulai jenjang SD SMP hingga SMA terkait penyiapan program makan siang bergizi gratis
ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional melakukan proses sinkronisasi data sekolah mulai jenjang SD, SMP hingga SMA terkait penyiapan. Dengan demikian, pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum.
“Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi,” katanya. Netty berharap agar Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.
Badan POM akan tetap berkedudukan sebagai badan yang setara dengan K/L yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, dan menjadi mitra strategis dari Kemenkes.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR ingatkan pentingnya akurasi data soal makan bergizi gratisAnggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintahan berikutnya agar memastikan akurasi data para siswa peserta Program Makan Bergizi ...
Baca lebih lajut »
Kebutuhan Data Center Meningkat Pesat, Ini Langkah Neutra DCsemakin banyak orang memerlukan pusat data atau data center untuk menyimpan data.
Baca lebih lajut »
Pembahasan 16 RUU Dilanjut ke Periode Berikutnya, Puan Ingatkan Anggota DPR Taat KonstitusiPembahasan 16 RUU Dilanjut ke Periode Berikutnya, Puan Ingatkan Anggota DPR Taat Konstitus
Baca lebih lajut »
Tak Hadir Sidang Praperadilan, Anggota Komisi III DPR Ingatkan KPK untuk Hormati KUHAPSaat anggota Komisi III DPR RI ingatkan KPK untuk hormati KUHAP. Ada apa?
Baca lebih lajut »
Komisi V DPR RI ingatkan pengawasan maksimal penggunaan Dana DesaKomisi V DPR RI mengingatkan pemerintah, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mengenai pentingnya ...
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Sulit Pahami DPR yang Tidak Patuh Putusan MK, Ingatkan Bisa Timbulkan Masalah MeluasMuhammadiyah mengaku heran dengan langkah yang dilakukan DPR RI yang justru tidak mematuhi keputusan MK terkait dengan Pilkada 2024. Ini bisa menimbulkan masalah ke depan
Baca lebih lajut »