Feri menilai bahwa keputusan MK merupakan yang memiliki sifat yang final mengikat dan wajib ditaati
SEBANYAK 5 juta calon jemaah haji Indonesia tengah menunggu keberangkatan. Namun, tiap tahun hanya sekitar 200 ribu jemaah yang dapat diberangkatkan sesuai kuota dari pemerintah Arab Saudi.“Kesungguhan dan keseriusan dari DPR dan pemerintah dalam pembentukan UU harus dijalankan dengan menghormati konstitusi dan putusan MK. DPR harus betul-betul mempersiapkan dengan baik aturan legislasinya,” ujarnya kepada Media Indonesia pada Rabu .
“Putusan ini sudah sangat sesuai karena memang tidak ada ambang batas pencalonan presiden di Undang-Undang Dasar. Dari sisi positif, kebijakan ini akan membuka ruang persaingan sehat dalam pemilihan presiden,” katanya.Lebih lanjut, Feri menuturkan bahwa putusan MK ini harus diikuti dengan adanya perbaikan sistem partai politik sehingga dapat melahirkan kader yang unggul dan mengusung figur yang kompeten serta memiliki daya tarik di mata publik.
Seperti diketahui, putusan MK ini merupakan respons atas permohonan perkara 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
Presidential Threshold PT UU Pemiu Feri Amsari DPR
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketum PITI Minta MA Tinjau Kembali Putusan Pengadilan Terkait Sengketa MerekIpong pun meminta kepada MA untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan terkait merek PITI.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi II DPR Ingatkan Calon Kepala Daerah yang Ajukan Gugatan Pilkada: Putusan MK FinalPengajuan permohonan ke MK biasanya berangkat dari keyakinan pasangan calon terkait dugaan pelanggaran selama proses pemilu
Baca lebih lajut »
PPN Naik Jadi 12%, Menko Airlangga: Bukan Putusan Pemerintah, Tapi DPRMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kenaikan PPN menjadi 12% bukan keputusan pemerintah, melainkan hasil pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR. Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk meringankan beban masyarakat.
Baca lebih lajut »
Masa Reses DPR, Once Mekel Datangi Dapil Serap Aspirasi Soal KJP hingga Kartu LansiaOnce berjanji akan memperjuangkan semaksimal mungkin agar harapan warga terpenuhi.
Baca lebih lajut »
DPR bakal tindak lanjuti putusan MK hapus 'presidential treshold'Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang ...
Baca lebih lajut »
DPR Hormati Putusan MK Hapus Presidential ThresholdKetua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan DPR dan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan merevisi UU Pemilu.
Baca lebih lajut »