Peneliti CSIS Arya Fernandes menilai, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan ( AKD) sarat dengan kompromi dan transaksi yang memakan waktu. Nasional
semestinya bisa bekerja lebih cepat, mengingat ada sejumlah rancangan undang-undang penting dan kontroversial yang diwariskan oleh DPR periode sebelumnya yang mesti segera dibahas," ujar Arya ketika dihubungi, Rabu .Arya mencontohkan, undang-undang penting dan kontroversial tersebut salah satunya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana .
"Diharapkan partai-partai bisa cepat menegosiasikan alat kelengkapan dewan karena beberapa RUU yang ditangguhkan butuh pembahasan yang cepat," sambungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPR: Alat kelengkapan dewan disusun secara proporsionalKetua DPR Puan Maharani mengatakan alat kelengkapan dewan di DPR akan disusun secara proporsional sesuai dengan perolehan kursi fraksi-fraksi atau perolehan ...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR asal Sumbar Minta Jokowi Turun Langsung ke WamenaPresiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk turun langsung ke Wamena, Papua sebelum dilantik menjadi Presiden untuk kedua...
Baca lebih lajut »
Golkar: Kewenangan DPR Berdasarkan KonstitusiGolkar menyatakan bahwa DPR tidak pernah menjalankan tugas di luar kewenangannya.
Baca lebih lajut »
DPR Aceh siapkan hukuman cambuk untuk pemburu satwaTidak hanya pelaku kejahatan terhadap satwa, pejabat yang berwenang mengelola saatwa juga terncam hukuman cambuk dalam qanun pengelolaan satwa liar yang disahkan DPR Aceh.
Baca lebih lajut »
Hillary Brigitta: DPR itu kayak 'taman kanak-kanak'
Baca lebih lajut »