Dasco mengatakan bakal meminta kepolisian untuk segera melepaskan demonstran di Gedung DPR/MPR yang diamankannya.
Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada berakhir ricuh di sekitar Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus. Menanggapi kejadian tersebut, DPR berencana membentuk tim khusus untuk memantau korban luka yang muncul akibat bentrokan dalam unjuk rasa itu.
Dasco sambil ditemani dengan anggota Badan Legislasi DPR RI, Habiburokhman tengah mengecek kondisi langsung dari peserta unjuk rasa yang diamankan di Polda Metro Jaya. Sekiranya ada 50 orang yang telah diamankan.'Kami tadi barusan berkoordinasi, diberikan informasi mengenai adik-adik yang diamankan disini, dan hari ini sekaligus kami ingin meminta kepada pihak kepolisian agar adik-adik bisa dikembalikan segera ke rumahnya,' kata Dasco.
Korban Demo Demonstrasi RUU Pilkada Pilkada 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Dukung Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Bentuk Badan Karbon, Ini AlasannyaDPR mendukung rencana Tim Ekonomi Prabowo-Gibran membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK)
Baca lebih lajut »
DPR Revisi UU Pilkada untuk Anulir MK Bentuk Pembangkangan Konstitusi, Menurut PengamatDirektur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai upaya Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK merupakan pembangkangan terhadap konstitusi.
Baca lebih lajut »
PBNU Berencana Bentuk Tim 5, Muhaimin Sebut PKB Bukan untuk NU PribadiKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya didirikan bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama (NU), tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia.
Baca lebih lajut »
Curiga Motif DPR Bentuk Pansus Angket Haji, Gus Yahya PBNU: Jangan-jangan Gegara Menterinya Adik Saya'Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya...'
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Revisi UU PilkadaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati pembentukan Panja Kerja (Panja) untuk membahas revisi UU Pilkada.Kesepakatan itu diambil dalam Rapat
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Mufakat Bentuk Panja Revisi UU PilkadaDPR dan pemerintah sepakat membentuk panitia kerja yang beranggotakan 40 anggota dewan untuk menggodok revisi UU No 102016
Baca lebih lajut »