Empat belas anggota Partai Demokrat dari Komisi Energi dan Perdagangan di DPR AS meminta agar regulator Komisi Perdagangan Federal (FTC) menyelidiki aplikasi video populer TikTok terkait pelanggaran p
Komisi Energi dan Perdagangan mengawasi unit privasi FTC. Gugatan komisi yang diajukan Kamis menyusul klaim yang diajukan oleh Pusat Demokrasi Digital, Kampanye Anak Bebas-Komersial dan pihak lainnya bahwa TikTok gagal menghapus video yang diposting oleh anak-anak di bawah usia 13 tahun, yang sebelumnya disepakati akan dilakukan dalam perjanjian 2019 dengan FTC.FTC mendenda TikTok $ 5,7 juta pada Februari 2019 karena kurangnya langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan privasi anak-anak.
"Pengabaian terang-terangan atas keputusan persetujuan itu bisa mendorong situs web lain untuk tidak mematuhi penyelesaian yang dibuat dengan kantor Anda, sehingga melemahkan perlindungan bagi semua warga Amerika," kata surat itu kepada FTC. Menurut harian The New York Times aplikasi milik China itu telah diunduh 1,9 miliar kali di seluruh dunia, termasuk 172 juta kali di Amerika.
Surat anggota Kongres kepada FTC itu dilayangkan setelah dua anggota Partai Republik dari Komisi Energi dan Perdagangan menulis surat kepada CEO perusahaan induk TikTok, ByteDance.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II DPR Setuju Pilkada Serentak Digelar 9 DesemberSeluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Setuju Pilkada 2020 Digelar 9 Desember |Republika OnlineSeluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR: Wacana Pembukaan Sekolah Perlu Pertimbangan MatangHuda mengatakan, pembukaan sekolah di masa pandemi merupakan sebuah pertaruhan besar. Apalagi laju penularan Covid-19 di Tanah Air belum turun.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR: Pemberlakuan New Normal Harus Konsisten dan TegasDeddy mengatakan, pemerintah harus memperhatikan beberapa langkah sebelum menerampak new normal. Pertama, sosialisasi harus dilakukan massif kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak atau kurang mengakses informasi.
Baca lebih lajut »
Corona Belum Reda, DPR Sebut Harus Ada Penyesuaian Hadapi Pilkada 2020Kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kita sudah harus menyesuaikan standar norma sebagai perkataan bapak Presiden, atau new normal,' ujarnya.
Baca lebih lajut »