Seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Tahapan lanjutan pilkada dimulai pada 15 Juni 2020.
harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi," ujar Doli.Terakhir, Doli menyatakan, Komisi II meminta kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di Provinsi/Kabupaten/Kota secara lebih untuk selanjutnya dapat dibahas oleh pemerintah dan DPR.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Komisi II Ragu Pilkada Dapat Digelar Desember'Saya masih meragukan kesiapan kita, bukan pemerintah ya, bukan KPU saja, tapi kita semua,' ujar Arwani.
Baca lebih lajut »
Selamatkan Ekonomi, Komisi XI DPR RI Dukung Era New NormalKomisi XI DPR mendukung langkah pemerintah untuk menerapkan tatanan baru (new normal) di tengah pandemik Covid-19 agar kondisi ekonomi segera pulih. NewNormal
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19Pasalnya, Covid-19 dapat menyerang siapa saja, dari berbagai kelas sosial, jabatan, dan usia.
Baca lebih lajut »
Lyon Gugat Ligue 1 ke Komisi NegaraLyon yang sukses mencapai 16 besar Liga Champions terpuruk di peringkat tujuh klasemen dan gagal meraih tiket ke kompetisi Eropa saat Ligue 1 dihentikan.
Baca lebih lajut »