Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda angkat bicara terkait adanya usulan untuk memisahkan pemilu menjadi dua jenis, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal.
"Ada hal yang jauh lebih substantif yang harus kita bicarakan untuk kita menata sistem politik dan kepemilihan kita ke depan," kata Rifqi dikonfirmasi Senin, 23 Desember 2024.dan KPU sebagai badan ad hoc juga bakal didiskusikan usai masalah substansial seperti pemisahan pemilu nasional dan lokal diperhatikan lebih dalam.
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP. Seorang wanita bernama Melody Sharon ditetapkan sebagai tersangka setelah melindas dan menyeret suaminya, AG , dengan mobil di wilayah Jakarta Timur.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Pilkada Dijeda 2 TahunDPR menanggapi adanya permohonan judicial reviewyang diajukan olehPerludem
Baca lebih lajut »
Sambangi Korban Kebakaran Kemayoran, Pramono Akan Kaji Usulan JK Soal Bantuan RusunMenurut Pramono, wilayah tersebut memang sudah sering mengalami kebakaran. Untuk itu, perlu adanya langkah lebih lanjut agar tidak terjadi kebakaran serupa.
Baca lebih lajut »
Menag Nasaruddin Akan Kaji Usulan Sertifikasi PendakwahUsukan mengenai pengkajian para juru dakwah awalnya datang dari anggota DPR.
Baca lebih lajut »
DPR akan Kaji Rencana Penaikan Tarif PPN 12DPR RI tengah mengkaji rencana kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12 persen yang awalnya bakal diterapkan pada 1 Januari 2025
Baca lebih lajut »
Baleg DPR RI Tunggu Usulan Pemerintah untuk Pembahasan Pilkada DPRDKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan pihaknya menunggu pengajuan dari pemerintah terkait usulan Presiden Prabowo Subianto untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh anggota DPRD. Bob Hasan mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada akan mempertimbangkan Prolegnas Prioritas 2025. Meskipun begitu, pembahasan mengenai usulan Presiden tersebut bisa diajukan secara inisiatif oleh DPR RI. Baleg DPR RI secara resmi belum menerima arahan soal RUU Pilkada yang mengubah sistem politik tersebut. Walaupun begitu, Baleg DPR RI memastikan akan mendengar masukan dari publik terkait usulan pilkada dipilih DPRD, yang banyak disorot karena dinilai akan mengurangi kedaulatan rakyat.
Baca lebih lajut »
DPR RI Belum Terima RUU Pilkada Usulan PrabowoDPR RI masih menunggu pengajuan RUU Pilkada dari pemerintah terkait usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pemilihan kepala daerah dipilih oleh Anggota DPRD. Baleg DPR RI belum menerima arahan resmi terkait RUU tersebut dan akan mempertimbangkan Prolegnas Prioritas 2025. Walaupun begitu, pembahasan mengenai usulan Presiden bisa diajukan secara inisiatif oleh DPR RI. Baleg DPR RI memastikan akan mendengar masukan dari publik terkait usulan pilkada dipilih DPRD.
Baca lebih lajut »