DPR menanggapi adanya permohonan judicial reviewyang diajukan olehPerludem
Razia uji emisi dengan sanksi tegas, seperti tilang, ialah solusi paling efektif agar udara di Jakarta lebih bersih dan layak.dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang, dengan diwakili oleh Nur Agustyati dan Irmalidarti , dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil.
Kuasa Hukum DPR, Rudianto Lallo menjelaskan diperlukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap usulan pemisahan Pemilu menjadi dua tahap. Menurutnya, usulan tersebut akan diserap oleh DPR dan Pemerintah dalam merumuskan norma UU Pemilu yang baru dan benar-benar aspiratif.“Usulan ini bisa menjadi masukan yang penting kepada kami dan pemerintah dalam merumuskan UU pemilu nantinya.
Selain itu, Rudianto juga menilai kaderisasi dan rekrutmen partai politik adalah proses yang berkesinambungan dan tidak tergantung sepenuhnya pada siklus pemilu. Dalam pelaksanaan rekrutmen, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kader yang mampu dan berkompeten secara berkelanjutan, terlepas dari mekanisme pemilu yang serentak atau tidak.
“Saat ini DPR RI masih terus melakukan pendalaman terhadap berbagai masukan seluruh pemangku kepentingan terkait materi perubahan UU 7/2017, termasuk mengenai format keserentakan yang menjadi obyek perkara a quo. Di samping itu, DPR RI melalui Badan Legislasi juga telah menerima Pemohon dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk didengar seluruh rekomendasi dan masukan dari Perludem terkait perbaikan dalam sistem pemilu di Indonesia,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR RI kaji usulan Pemilu dan Pilkada terpisahWakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengaku komisinya masih mengkaji usulan pemilu daerah dan pemilu nasional diselenggarakan terpisah atau dalam tahun ...
Baca lebih lajut »
Buntut Heboh Miftah Maulana, Menteri Agama Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah'Ya oke. Sedang kita kaji nanti dalam waktu dekat ini akan,' kata Nasaruddin Umar
Baca lebih lajut »
Menag Nasaruddin Akan Kaji Usulan Sertifikasi PendakwahUsukan mengenai pengkajian para juru dakwah awalnya datang dari anggota DPR.
Baca lebih lajut »
Menaker Kaji Usulan Program Two and Two untuk Pelatihan PMI ke Arab SaudiDengan kompetensi dan payung hukum, Menaker Yassierli menjamin keduanya dapat mampu melindungi pekerja migran Indonesia terhadap hak mereka selama bekerja.
Baca lebih lajut »
Kementerian Agama Kaji Usulan Sertifikasi PendakwahSertifikasi pendakwah mengemuka setelah kontroversi pernyataan Miftah Maulana Habiburahman. Kementerian Agama merespons usulan itu.
Baca lebih lajut »
Tak Berubah, Surpres Capim KPK yang Disetor Prabowo ke DPR Ternyata Sama Seperti Usulan Jokowi'Jadi sama dengan yang diajukan oleh presiden sebelumnya pak Joko Widodo,' ujarnya.
Baca lebih lajut »