DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada 7 pimpinan KPU RI karena terbukti tidak mengindahkan putusan Bawaslu terkait pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada DCT Anggota DPRD.
Sanksi tersebut diberikan kepada Mochammad Afifuddin selaku ketua KPU RI, serta Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Adapun sanksi yang diberikan DKPP tersebut lantaran, mereka terbukti tidak mengindahkan putusan Bawaslu 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 terhadap pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan pada DCT (Daftar Caleg Tetap) Anggota DPRD sehingga menimbulkan pemungutan suara ulang di dapil 6 (enam) provinsi Gorontalo.
Seluruh pimpinan KPU RI tersebut mendapatkan sanksi peringatan keras dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta. 'Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III Mochammad Afifudin selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Idham Holik, Teradu IV Yulianto Sudrajat, Teradu V Betty Epsilon Idroos, Teradu VI Parsadaan Harahap dan Teradu VII August Melaz terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis Heddy lugito dalam keterangannya yang dilihat Rabu (18/12).Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menyebut, Idham Holik dan Afifudin terbukti tidak mengubah Peraturan KPU (PKPU) 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota.'Teradu II sampai dengan Teradu III telah menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan di bidang politik sebagai mana ketentuan dalam dan Undang-Undang,” katanya dalam sidang pembacaan putusan. (aha/dpi
DKPP KPU SANKSI PERINGATAN TERATA Bawaslu Keterwakilan PEREMPUAN DPRD
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri koordinasikan isu kehilangan hak suara ke KPU-Bawaslu-DKPPKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengoordinasikan isu kehilangan hak suara Pilkada 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu ...
Baca lebih lajut »
Polemik Pilkada Fakfak, KPU dan KPUD Papua Barat Dilaporkan ke DKPP dan BawasluKPU RI dan KPUD Papua Barat, dilaporkan oleh salah satu pasangan calon bupati atau cabup Kabupaten Fakfak, ke Dwean Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan Bawaslu.
Baca lebih lajut »
Pilkada Kabupaten Fakfak 2024 Memanas, KPU RI Mendadak Dilaporkan ke DKPP dan BawasluBerita Pilkada Kabupaten Fakfak 2024 Memanas, KPU RI Mendadak Dilaporkan ke DKPP dan Bawaslu terbaru hari ini 2024-11-23 22:58:06 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
DKPP Periksa Sepuluh Anggota KPU Kabupaten Brebes Karena Diduga Tidak ProfesionalBerita DKPP Periksa Sepuluh Anggota KPU Kabupaten Brebes Karena Diduga Tidak Profesional terbaru hari ini 2024-11-27 19:58:11 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
DKPP Berhentikan Ummi Wahyuni dari Jabatan Ketua KPU JabarKetua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, diberhentikan setelah pelanggaran kode etik. DKPP mengabulkan pengaduan dan menjatuhkan sanksi peringatan keras.
Baca lebih lajut »
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Resmi Dicopot dari Jabatannya oleh DKPPBerita Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Resmi Dicopot dari Jabatannya oleh DKPP terbaru hari ini 2024-12-02 14:22:52 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »