Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengoordinasikan isu kehilangan hak suara Pilkada 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu ...
Tangkapan layar - Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
“Ada kehilangan hak suara sekitar di atas 10.000,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan pokok permasalahan isu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu. “Tentu kalau memilih gubernur masih bisa semua, tetapi kalau memilih bupati tidak bisa karena domisilinya berpindah begitu,” jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usai Pilkada, KPU dan Bawaslu Medan Diperkirakan Bakal Dihujani Laporan DKPPTahapan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kota Medan terus berjalan dengan berbagai dinamika yang muncul akibat keputusan dari Komisi Pemilihan
Baca lebih lajut »
Bawaslu Palopo Kaji Putusan KPU Loloskan Cawalkot Trisal, Ancam Lapor ke DKPPBawaslu Palopo angkat bicara usai KPU Palopo memutuskan tidak menjalankan rekomendasi untuk mendiskualifikasi calon wali kota (cawalkot) Palopo Trisal Tahir.
Baca lebih lajut »
Jaringan Pemantau Pemilu Kembali Desak DKPP Pecat Pimpinan KPU & Bawaslu LahatJPNN.com : Menurutnya, dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu semakin meluas dengan adanya indikasi kecurangan demi memenangkan Yulius Maulana.
Baca lebih lajut »
Masyarakat Pemantau Pilkada Sebut Akan Laporkan KPU dan Bawaslu Daerah hingga Pusat soal Pilkada Kukar 2024Jajaran KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), KPUD Kutai Kartanegara, Bawaslu Pusat, Bawaslu Kaltim, dan Bawaslu Kutai Kartanegara terancam dilaporkan oleh Masyarakat Pemantau Pilkada Indonesia (MPPI) ke Mabes Polri.
Baca lebih lajut »
DKPP berhentikan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten KonaweDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memberikan sanksi berupa pemberhentian jabatan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ...
Baca lebih lajut »
Kades Talok Laporkan Bawaslu Kabupaten Malang ke DKPPKepala Desa Talok Agus Harianto melaporkan Bawaslu Kabupaten Malang ke DKPP. Agus tidak terima diyatakan tidak netral di Pilbup Malang 2024.
Baca lebih lajut »