Di tengah wabah corona ini warga Jakarta diimbau melakukan silaturahmi secara virtual dengan kerabat dan keluarga sehingga tidak perlu mudik lokal.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bakal melarang warga Ibu Kota, melakukan mudik lokal saat Lebaran. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan larangan mudik lebaran diberlakukan sesuai Peraturan Gubernur DKI nomor 33 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Ibu Kota.
Perjalanan karyawan BUMN dan BUMD yang terkait dengan penanggulangan Covid-19 dan kebutuhan pokok masyarakat. 4. Perjalanan untuk pekerja di 11 sektor yang dikecualikan.5. Perjalanan orang yang ada di lembaga swadaya masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19. 'Artinya hanya kelima kategori ini saja yang diperbolehkan melakukan pergerakan,' kata Kepala Dishub DKI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anies Baswedan Larang Warga DKI Mudik Lokal ke BodetabekGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta tidak ada warga Ibu Kota yang mudik lokal ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Bodetabek.
Baca lebih lajut »
Anies Kukuh Larang Mudik Lokal: Yang Boleh Mudik VirtualGubernur Anies kembali mengingatkan warga DKI untuk berdiam di rumah saat hari raya Idulfitri, demi mendukung upaya Pemprov DKI menekan penyebaran corona.
Baca lebih lajut »
Larang Warga Mudik Lokal, Anies Sebut Virus Corona Tidak Kenal LebaranAnies Baswedan memberi peringatan kepada warga agar tidak berkeliaran, termasuk saat Idul Fitri 2020.
Baca lebih lajut »
Pemprov Sumbar Tegaskan Larang Mudik LokalGUBERNUR Sumatra Barat Irwan Prayitno menegaskan tidak ada kelonggaran bagi mereka yang ingin mudik ke kampung halaman, termasuk mudik lokal yakni antar kabupaten atau kota di dalam provinsi.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemprov DKI dan Pusat Koordinasi Soal Mudik LokalKomisi IX DPR menyatakan perbedaan pendapat dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat kerap terjadi dan membingungkan.
Baca lebih lajut »