Direktorat Jenderal Pajak menyebut ada 400 ribu NIK yang belum dipadankan menjadi NPWP.
Minggu, 14 Jul 2024 09:44 WIBDirektorat Jenderal Pajak Kementeroan Keuangan masih terus mendorong percepatan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak . Saat ini, tinggal 400 ribu yang belum dipadankan.
"Dalam menyongsong inovasi pemadananan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%, tinggal 400 ribu yang belum kami padankan dan InsyaaAllah kami jalankan," kata Suryo, dalam sambutannya di acara Spectaxcular, di Gelora Bung Karno , Jakarta, Minggu .Suryo mengatakan, meskipun sistem administrasi yang baru belum mulai digunakan oleh DJP, tetapi ia menjamin bahwa akses untuk 16 digit NPWP dengan menggunakan NIK sudah bisa digunakan untuk beberapa aplikasi layanan.
Sebagai tambahan informasi, masyarakat diminta untuk memadankan NIK dan NPWP sampai 30 Juni 2024. Pemadanan ini harus dilakukan oleh seluruh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib pajak Orang pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintahan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menerangkan, dari keseluruhan data yang telah valid, terdapat 4,37 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh Wajib Pajak, sisanya 69,6 juta NIK-NPWP yang dipadankan oleh sistem. Lebih lanjut Dwi juga menyampaikan terkait henti layanan pada 29 Juni lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DJP Ungkap 670 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK Jadi NPWPDJP Kemenkeu mencatat 670 ribu atau 0,9 persen Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Baca lebih lajut »
Pemadanan NIK-NPWP, DJP Beri Waktu ke Pihak Lain hingga Akhir 2024Dirjen Pajak Suryo Utomo menuturkan, pihanya akan terus melakukan penyesuaian secara bertahap terkait penggunaan NIK sebagai NPWP.
Baca lebih lajut »
DJP Sumbar jelaskan dampak wajib pajak yang tidak padankan NIK-NPWPKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi menjelaskan dampak bagi wajib pajak yang tidak memadankan Nomor ...
Baca lebih lajut »
DJP: 7 layanan pajak bisa diakses dengan NIK, NPWP 16 digit dan NITKUDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan tujuh layanan administrasi perpajakan resmi bisa diakses dengan Nomor Induk Kependudukan ...
Baca lebih lajut »
Situs Pemadanan NIK Jadi NPWP Sulit Diakses, DJP Buka SuaraSitus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak bisa diakses pada Sabtu, 29 Juni 2024.
Baca lebih lajut »
DJP: Realisasi pemadanan NIK sebagai NPWP di Bali capai 99 persenKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat realisasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ...
Baca lebih lajut »