Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat realisasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ...
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Nurbaeti Munawaroh di Denpasar. ANTARA/HO-DJP Bali.
"Hingga 30 Juni 2024, tinggal 14 ribu wajib pajak orang pribadi dalam negeri di Provinsi Bali yang NIK-nya masih belum valid dari total 1,29 juta wajib pajak terdaftar," kata Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh di Denpasar, Rabu. Pada 2024 ini, pihaknya akan lebih intensif dalam melakukan sosialisasi, terutama atas layanan administrasi perpajakan yang sudah siap dengan penggunaan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU seperti pendaftaran wajib pajak, pembuatan bukti potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh.
Sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu 1) pendaftaran Wajib Pajak ; 2) akun profil Wajib Pajak pada DJP Online; dan 3) informasi konfirmasi status Wajib Pajak .
"Jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan. Secara bertahap, kami akan mengumumkan penambahan jenis layanan yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemadanan NIK-NPWP, DJP Beri Waktu ke Pihak Lain hingga Akhir 2024Dirjen Pajak Suryo Utomo menuturkan, pihanya akan terus melakukan penyesuaian secara bertahap terkait penggunaan NIK sebagai NPWP.
Baca lebih lajut »
Situs Pemadanan NIK Jadi NPWP Sulit Diakses, DJP Buka SuaraSitus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak bisa diakses pada Sabtu, 29 Juni 2024.
Baca lebih lajut »
DJP Sumbar jelaskan dampak wajib pajak yang tidak padankan NIK-NPWPKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi menjelaskan dampak bagi wajib pajak yang tidak memadankan Nomor ...
Baca lebih lajut »
DJP: 7 layanan pajak bisa diakses dengan NIK, NPWP 16 digit dan NITKUDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan tujuh layanan administrasi perpajakan resmi bisa diakses dengan Nomor Induk Kependudukan ...
Baca lebih lajut »
DJP Ungkap 670 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK Jadi NPWPDJP Kemenkeu mencatat 670 ribu atau 0,9 persen Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Baca lebih lajut »
Batas Akhir Pemadanan NIK-NPWP Hari Ini, Apa yang Terjadi jika Terlambat?DJP memastikan tidak akan memperpanjang batas akhir pemadanan NIK-NPWP. Berikut sanksi yang diterima Wajib Pajak jika terlambat memadankan NIK-NPWP.
Baca lebih lajut »