Ditjen HAMKementerian Hukum dan HAM memastikan memantau penanganan kasus 18 remaja yang mengalami penyiksaan oleh anggota Polda Sumatra Barat
"Melalui Kanwil di Sumbar, Kami akan terus mengikuti perkembangan proses ini ke depan," ujar Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Juni 2024.
Namun, objek pelanggarannya belum dipastikan. Ke-17 anggota yang melanggar aturan masih diperiksa intensif. Termasuk mencari tahu ada atau tidak keterlibatan anggota lain dalam pelanggaran tersebut. Di samping itu, 17 anggota yang dinyatakan melanggar SOP belum ditahan. Michael Becker, profesor hukum hak asasi manusia internasional di Trinity College Dublin, menyatakan ICC mungkin akan menggunakan laporan Dewan HAM PBB untuk penyelidikan baru.
UPAYA pemerintah melalui DJKI Kemenkumham untuk memajukan ekonomi masyarakat di setiap daerah tercermin dengan dukungan pelindungan hukum produk khas wilayah tersebut.
Kementerian Hukum Dan HAM Polda Sumatra Barat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ditjen HAM soal Siswa Tuli Diminta Copot ABD saat UTBK: Tak Senapas dengan Komitmen Penghormatan HAMDitjen HAM Kemenkumham merespons terkait kejadian seorang siswa penyandang tuli diminta untuk mencopot ABD saat mengaikuti UTBK pada 14 Mei 2024.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Kawal Pembangunan IKN Sesuai Prinsip HAMMemastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), Komnas HAM RI bersama Otorita IKN (OIKN)
Baca lebih lajut »
Ditjen HAM Respons Penyandang Tuli Diminta Copot ABD saat UTBKDitjen HAM Kemenkumham merespons soal penyandang tuli bernama Naufal Athallah yang diminta mencopot ABD saat mengikuti UTBK Seleksi Nasional pada 14 Mei lalu.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM akan kawal kasus tewasnya anak 13 tahun di PadangKomnas HAM akan mengawal pemeriksaan oleh kepolisian terkait dengan kasus kematian seorang anak laki-laki berinisial AM (13) yang ditemukan warga telah ...
Baca lebih lajut »
KemenPPPA Kawal Kasus Ibu Cabuli Anak Kandung, Siap Dampingi Hukum dan Pemulihan Psikologis KorbanKemenPPPA merespons terkait kasus ibu berinisial R mencabuli anak laki-lakinya (MR) yang masih balita di Tangerang Selatan atau Tangsel.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta Tambah Anggaran 2025 Rp37,1 M, Rp5 M untuk Kawal IKNKomnas HAM mengajukan tambahan anggaran Rp37,15 miliar untuk tahun 2025. Sebanyak Rp5 miliar untuk pengawasan pembangunan IKN.
Baca lebih lajut »