Ditjen HAM Kemenkumham merespons soal penyandang tuli bernama Naufal Athallah yang diminta mencopot ABD saat mengikuti UTBK Seleksi Nasional pada 14 Mei lalu.
Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menyayangkan tindakan pencopotan ABD tersebut. Sebab, menurut dia, penggunaan ABD bukan dimaksudkan untuk melakukan tindakan kecurangan dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi.
Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan beragam regulasi lainnya, lanjut Dhahana, pemerintah berupaya secara berkesinambungan meningkatkan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas. "Apa yang menimpa adinda Naufal ini tentu menjadi perhatian kami untuk selanjutnya akan kami komunikasikan bersama Kemendikbudristekdikti sehingga kejadian serupa tidak perlu terulang kembali," tutur Dhahana.
Penyandang Tuli Disabilitas Ditjen Ham Kemenkumham
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Uhamka Buka Jalur Nilai UTBK Jelang Pengumuman UTBK SNBT 2024Calon mahasiswa baru dapat diterima langsung bagi mereka yang mendaftar dijenjang S1 jika mereka tidak berhasil masuk di jalur UTBK SNBT 2024.
Baca lebih lajut »
Reorganisasi Kementerian Agama untuk KUA InklusifUntuk mewujudkan KUA inklusif, lima Ditjen Bimas Agama perlu dilebur dan nomenklatur Ditjen Pendidikan Islam diubah.
Baca lebih lajut »
Kemenkumham sebut kasus peserta UTBK copot ABD menjadi perhatianKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan bahwa kasus peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) penyandang disabilitas yang mencopot ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM terbitkan 7.000 surat keterangan korban pelanggaran HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyebutkan telah menerbitkan sekitar 7.000 surat keterangan kepada masyarakat yang menjadi korban ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM terbitkan 7.000 surat keterangan korban pelanggaran HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyebutkan telah menerbitkan sekitar 7.000 surat keterangan kepada masyarakat yang menjadi korban ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Terbitkan 7.000 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa LaluKomnas HAM RI menyebutkan telah menerbitkan sekitar 7.000 surat keterangan kepada masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca lebih lajut »