Kemendagri meminta pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cepat, tepat, dan memiliki kepastian hukum.
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rakornas Tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Selanjutnya ada beberapa Peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak dan retribusi daerah yaitu Permendagri Nomor 56 tahun 2021 tentang Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta tata cara implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah . Pihaknya juga mendorong pemerintah provinsi Bangka Belitung mengembangkan inovasi dan reformasi manajemen pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan teknologi informasi.
Kemendagri Wajib Pajak Umum Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ditjen Bina Adwil sebut pengelolaan keuangan minimalisir risikoPlh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Mey Rany Wahida Utami mengatakan pengendalian pengelolaan keuangan merupakan ...
Baca lebih lajut »
Heboh Isu Melahirkan Kena Pajak, Ditjen Pajak Buka Suara!Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan biaya proses melahirkan tidak akan kena pajak.
Baca lebih lajut »
Optimalisasi Peran & Fungsi TPKAD, Ditjen Bina Keuda Gelar Webinar Series ke-49JPNN.com : Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca lebih lajut »
Ditjen Bina Keuda Kemendagri Jelaskan Tujuan dan Benefit dari Implementasi KKPDBeberapa diantaranya, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi Cost of Fund/idle cash, mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai.
Baca lebih lajut »
Ditjen Bina Adwil Matangkan Persiapan Indonesia di ASEAN Smart Cities NetworkJaringan Kota Cerdas ASEAN ASEAN Smart City NetworkASCN adalah platform bagi kota-kota dari sepuluh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan tujuan bersama
Baca lebih lajut »
Proyek Super Canggih Ditjen Pajak Senilai Triliunan MolorProyek super canggih core tax system baru akan selesai pada akhir 2024.
Baca lebih lajut »