Beberapa diantaranya, meningkatkan keamanan bertransaksi, mengurangi Cost of Fund/idle cash, mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai.
), Horas Maurits Panjaitan menyampaikan, penting untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat) pada Pemerintah Daerah . Atas dasar itu, pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-48 dalam rangka percepatan implementasi penggunaan KKPD dan Pemda, Kamis ..
Oleh karena itu, Maurits menekankan agar Pemda menggunakan KKPD agar penggunaan anggaran belanja lebih efektif dan efisien. Hal ini penting diimplementasikan guna mengakomodasi dinamika kebijakan dan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dia menjelaskan, penggunaan KKPD tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi biaya administrasi. Kedua, fleksibilitas, kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk belanja secara elektronik.Lebih lanjut Maurits menyampaikan agar pemda menggunakan produk dalam negeri.
"Prioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Pastikan semua program bansos disalurkan tepat waktu dan sasarannya juga tepat, hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini," pungkas Maurits.
Umkm Apbd Digitalisasi Tkdn Kartu Kredit Pemerintah Daerah Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa KKPD Govtech Indonesia Kartu Kredit Indonesia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ditjen Adwil Kemendagri Bahas Kerja Sama Indonesia-Papua NuginiPertemuan yang diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara ini telah dilaksanakan pada 2003 2010 dan 2023
Baca lebih lajut »
Ditjen Bina Adwil sebut pengelolaan keuangan minimalisir risikoPlh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Mey Rany Wahida Utami mengatakan pengendalian pengelolaan keuangan merupakan ...
Baca lebih lajut »
Kemendagri tingkatkan kompetensi ASN dan PPK melalui rapat lintas K/LDirektorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) mengadakan Rapat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ...
Baca lebih lajut »
Kemendagri selesaikan sinkronisasi data nama daerah di Pulau SumateraDirektorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) telah menyelesaikan sinkronisasi data nama daerah di ...
Baca lebih lajut »
Kemendagri gelar rapat guna susun kebijakan batas daerahDirektorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) melalui Direktorat Toponimi dan Batas Daerah ...
Baca lebih lajut »
Reorganisasi Kementerian Agama untuk KUA InklusifUntuk mewujudkan KUA inklusif, lima Ditjen Bimas Agama perlu dilebur dan nomenklatur Ditjen Pendidikan Islam diubah.
Baca lebih lajut »