DPR mempertanyakan, apakah rencana tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah atau Pertamina untuk menghapus subsidi BBM.
Hal tersebut juga dipertanyakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Sebab, menurutnya rencana tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon, dengan memaksimakan produksi energi ramah lingkungan. "Kita memliki komitmen mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang. Kita melihat Premium, kita ini satu dari enam negara yang masih menggunakan Premium," ujarnya.Oleh karenanya, Arifin membenarkan, pemerintah akan lebih fokus untuk memproduksi BBM yang lebih ramah ke depannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Respon Kritik Media Australia Soal Penanganan Covid-19 | Republika OnlineKritikan tersebut sebagai sebuah vitamin untuk semakin bersemangat mengatasi Covid-19
Baca lebih lajut »
DPR Cecar PLN Soal Lonjakan Tagihan Listrik PelangganKomisi VI DPR RI kembali mencecar PT PLN (Persero) dengan sejumlah pertanyaan terkait lonjakan harga tarif listrik
Baca lebih lajut »
Data Bansos Semrawut, DPR Ingatkan Pentingnya Integrasi DataAnggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial ini sebenarnya secara konsep...
Baca lebih lajut »
DPR: Pemerintah Tak Boleh Larang WNI di Saudi Beribadah HajiWakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan pemerintah tidak dapat membatasi keinginan WNI yang berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji.
Baca lebih lajut »
Sikap DPR Terkait Keputusan Arab Saudi Membatasi Jemaah Calon HajiArab Saudi mengumumkan bahwa ibadah haji tahun ini hanya terbuka bagi muslim yang saat ini sudah berada di negara tersebut. haji
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Setuju Seleksi CPNS Formasi 2019 Dilanjutkan |Republika OnlineSeleksi CPNS akan dimulai pada Agustus 2020 dengan protokol kesehatan.
Baca lebih lajut »