Data Bansos Semrawut, DPR Ingatkan Pentingnya Integrasi Data

Indonesia Berita Berita

Data Bansos Semrawut, DPR Ingatkan Pentingnya Integrasi Data
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 51%

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial ini sebenarnya secara konsep...

selama ini kerap menjadi persoalan dalam setiap penyaluran bansos. Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial ini sebenarnya secara konsep sudah cukup bagus namun aplikasi di lapangan masih semrawut.

Persoalan tersebut, kata Selly, juga sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB, Senin .Dikatakan politikus PDIP ini, ada beberapa pihak yang harus bersinergi untuk bisa menghasilkan data sosial yang terpercaya."Kementerian Sosial punya instrumen untuk mendata lewat DTKS. Kementerian lain juga ada data lewat instrumen masing-masing.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wali Kota Bogor sisir lagi perbaikan data penerima bansosWali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan, akan menyisir kembali perbaikan data penerima bantuan sosial bagi warga Kota Bogor yang terdampak ekonomi ...
Baca lebih lajut »

Di DPR, Menkominfo Tunjuk BSSN soal Kasus Data Warga RI BocorDi DPR, Menkominfo Tunjuk BSSN soal Kasus Data Warga RI BocorMenkominfo menyebut kasus dugaan kebocoran data 230 ribu pasien Covid-19 di Indonesia merupakan ranah Badan Siber dan Sansi Negara (BSSN).
Baca lebih lajut »

Marak Kebocoran Data, RI Butuh UU Pelindungan DataMarak Kebocoran Data, RI Butuh UU Pelindungan DataELSAM menilai kebocoran-kebocoran data yang terjadi beberapa waktu lalu menandakan urgensi Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Baca lebih lajut »

DPR-Menkumham Lanjutkan Pembahasan RKUHP dan RUU PASDPR-Menkumham Lanjutkan Pembahasan RKUHP dan RUU PASDalam rapat kerja, Komisi III DPR dan Menkumham Yasonna Laoly sepakat melanjutkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Baca lebih lajut »

Kartu Prakerja, Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Rekomendasi KPKKartu Prakerja, Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Rekomendasi KPKPemerintah diminta menindaklanjuti saran serta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 04:35:17