KASN memastikan apakah ada unsur politik dan internal dalam pergantian jabatan ASN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto membantah telah mempersulit kinerja kepala daerah. Tuduhan itu disampaikan politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang terkait proses pergantian ASN di daerah.
Baca Juga Dia menyatakan KASN ingin melindungi dua pihak yakni pejabat pembuat komitmen agan tidak membuat keputusan yang keliru serta membuat kegaduhan."Kami juga melindungi ASN, jangan sampai mereka dizalimi, karena mereka punya hak untuk bekerja tenang," tegasnya. Agus menegaskan KASN tidak menentukan orang, siapa jadi apa. Tetapi lembaganya hanya memastikan proses, ketika melakukan mutasi dilakukan sesuai rencana."Ada panselnya atau tidak, kami cek apakah ada unsur politik, apakah ada unsur internal, apakah ada uji kompetensi," katanya.
Pihaknya juga memahami posisi kepala daerah, dengan upaya mengejar visi misi dan merasa terganggu oleh aturan."Aturan itu memang dirancang agar tidak ada intervensi politik dan politisasi birokrasi serta memastikan ASN bekerja dengan tenang," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politikus PDIP Sebut KASN Bekerja Berdasarkan |em|Like and Dislike|/em| |Republika OnlineJunimart mengaku banyak kepala daerah kesulitan bekerja secara maksimal.
Baca lebih lajut »
Glamping Mewah Rahmat Effendi Diduga dari Hasil Palak Camat dan ASN | Kabar24 - Bisnis.comWali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi diduga membangun glamping dari hasil memalak para camat dan ASN.
Baca lebih lajut »
Menteri Tjahjo Siapkan Aturan yang Bikin ASN Lebih MerdekaMenurut Menteri Tjahjo, aturan ini nantinya akan membuat ASN lebih fleksibel menentukan instansi ataupun BUMN yang ingin ditempatinya.
Baca lebih lajut »
Moeldoko Ingatkan Larangan Buka Puasa Bersama & Open House Bagi ASN Belum Dicabut | Kabar24 - Bisnis.comKepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan bahwa larangan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengadakan atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan open house atau gelar griya saat Idulfitri belum dicabut hingga saat ini.
Baca lebih lajut »
169 Pegawai Non-ASN Kemenag Sragen Ikut BPJS Ketenagakerjaan, 162 BelumBaru 169 pegawai non-ASN di bawah naungan Kemenag Sragen yang jadi peserta BPJS Kesehatan. Masih ada 162 pegawai lain yang belum terkaver.
Baca lebih lajut »