Dirjen Keuda Kemendagri Sebut Kegiatan TP PKK Dapat Dianggarkan dan Dibiayai OPD kemendagri
jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Kemendagri mengatakan penganggaran TP PKK di daerah dapat dilakukan melalui sebuah kegiatan Organisasi Perangkat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota atau melalui dana hibah pemerintah daerah .
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional TP PKK 2022 yang berlangsung di Grand Ballroom JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Senin . Lebih lanjut, Fatoni menyebutkan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung program PKK. Hal itu di antaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kontingen Muba Raih Juara Pertama Lomba Cepat Tepat Jambore PKK Tingkat Provinsi Sumsel |Republika OnlineJambore PKK merupakan ajang silaturahmi antarsesama kader PKK di Provinsi Sumsel
Baca lebih lajut »
Kemendagri Surati Pemprov Sumut dan DPRD Palas, Aktifkan Lagi TSO Jadi Bupati PalasKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan DPRD Padanglawas (Palas) untuk segera mengaktifkan kembali Ali Sutan Harahap atau Tengku Sutan Oloan (TSO) menjadi Bupati Palas.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Duga Pelelangan Kepulauan Widi di Situs Asing Dilakukan PT LIIKemendagri bakal melakukan rapat lanjutan terkait hal tersebut dengan mengundang jajaran terkait.
Baca lebih lajut »
Ada Beking Ngeri Tambang Ilegal, Pemerintah Buka Suara..Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin akhirnya buka suara atas maraknya tambang ilegal
Baca lebih lajut »
Heboh Tambang Ilegal, ESDM: Kami Tidak Lakukan Pembiaran!Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin membenarkan terdapat banyak penambangan ilegal di Indonesia beserta bekingannya.
Baca lebih lajut »
Dirjen Perhubungan Darat tinjau pos lalu lintas Gadog BogorDirektur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi meninjau Pos ...
Baca lebih lajut »