Dinas Peternakan Jawa Timur mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan menerapkan sistem pengamanan berlapis di perbatasan. Ternak yang masuk harus dilengkapi surat keterangan dokter hewan dan vaksinasi pertama.
Jemaah musim haji tahun ini akan membayar rata-rata Rp55,43 juta atau lebih murah Rp614,4 ribu jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dinas Peternakan Jawa Timur menerapkan sistem pengamanan berlapis di perbatasan untuk mengawasi lalu lintas ternak yang masuk menyusul merebaknya penyakit kuku dan mulut ( PMK ). Untuk setiap ternak yang masuk harus disertai surat keterangan dari dokter hewan berwenang, kata Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani di Surabaya, Selasa (7/1).
Selain harus ada surat keterangan dari pihak berwenang, Dinas Peternakan Jatim juga meminta ternak yang masuk ke Jatim harus dilakukan vaksinasi pertama. Vaksinasi tersebut, katanya, seharusnya dilakukan setiap 6 bulan untuk membentuk antibodi pada ternak. 'Dengan vaksinasi bisa dilihat sejauh mana kesehatan ternak tersebut,” katanya. Selain vaksinasi, pihaknya juga melakukan pengobatan dan biosecurity dilaksanakan di semua kabupaten/kota. Artinya, tegasnya, penerapan ini untuk seluruh daerah yang terdampak atau tidak.tidak meluas di Jatim. Daerah yang terdampak sudah diawasi super ketat. “Kita tidak mau kecolongan merebak ke daerah lain,” tegasnya. (FL/J-3) SEBANYAK 36 sapi di Kecamatan Cipatujah, Parungponteng, Karangnunggal, Bantarkalong, Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mati diduga akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebanyak 500 ekor sapi di Kota Bandung telah mendapatkan vaksin PMK melalui program vaksinasi yang dilakukan secara intensif selama sepekan terakhir. DI Yogyakarta mencatat sebanyak 948 ekor hewan ternak jenis sapi dan kambing terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebanyak 64 ekor di antaranya mati sejak Desember 2024
PMK TERNAK VAKSINASI JAWATIMUR PENYAKIT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PMK Mengakibatkan Kerugian di Jawa TengahWabah PMK di Jawa Tengah semakin meluas, menyebabkan kematian dan kerugian bagi peternak. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunungkidul mencatat 42 sapi mati dan 415 sapi suspect PMK. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul mencatat 11 sapi mati dan 94 sapi suspect PMK. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan langkah strategis untuk mencegah penyebaran PMK.
Baca lebih lajut »
Dinas Bantul Ajukan Vaksin PMK, Harapkan Cepat RedaDinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul mengajukan vaksin PMK ke pemerintah pusat setelah kasus PMK di Bantul mengakibatkan kematian 11 sapi. Dinas juga meminta peternak untuk mengkarantina sapi baru sebelum dicampur dengan ternak lama.
Baca lebih lajut »
PMK Terjadi di Tasikmalaya, Dinas Pertanian Lakukan PencegahanDinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya tengah menangani kasus PMK yang kembali merebak. Petugas melakukan pemeriksaan dan vaksinasi pada hewan ternak sapi di wilayah yang terdampak.
Baca lebih lajut »
Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Yogyakarta Gelar Pelatihan PerhotelanPelatihan yang digelar dengan menggandengLPSPutri Kedathon itu mengundang peserta didik dari empat sekolah perhotelan dengan total penerima manfaat sebanyak 90 siswa
Baca lebih lajut »
Kepala Dinas dan Plt. Kabid Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Tertahan Korupsi SPJ FiktifPenyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan Iwan Henry Wardhana, Kepala Dinas nonaktif dan M. Fairza Maulan, Plt. Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta nonaktif, dalam kasus korupsi surat pertanggungjawaban agtau SPJ fiktif Rp 150 miliar. Selain itu, tersangka Gatot Arif Rahmadi telah ditahan di Rutan Cipinang selama 20 hari.
Baca lebih lajut »
Dinas Kebudayaan Jakarta Terancam Korupsi, Dua Kepala Dinas NonaktifDua kepala dinas di Dinas Kebudayaan Jakarta terancam dipecat secara tidak hormat jika terbukti bersalah atas kasus dugaan korupsi. Pemprov Jakarta memastikan akan memberikan akses data dan informasi kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk mendukung proses hukum.
Baca lebih lajut »