Provinsi DI Yogyakarta berpotensi terkena dampak berlapis dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Mitigasi perlu disiapkan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 memunculkan dilema. Di satu sisi, hal ini menghemat keuangan negara sekaligus mencegah pemborosan. Namun, bagi daerah tertentu, kebijakan tersebut akan memukul sektor-sektor ekonomi yang selama ini bergantung pada pos belanja yang dipangkas.
Karena itulah, hampir semua hotel berbintang di Yogyakarta dan Sleman mendedikasikan banyak ruangan untuk memenuhi kebutuhan MICE tersebut. Ini termasuk aula-aula berukuran super jumbo dengan kapasitas ribuan orang.Efek industri MICE ini pun tak hanya dinikmati hotel. Dampaknya turut dirasakan berbagai usaha yang menunjang kegiatan tersebut, seperti penyedia katering, event organizer, jasa transportasi, penjual oleh-oleh, warung makan, dan berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
Bagi hotel, MICE merupakan sumber pemasukan yang konstan sepanjang tahun, berbeda dengan wisatawan yang hanya ramai pada bulan-bulan tertentu saja waktu musim liburan. “Ini sangat membantu hotel mengisi kekosongan saatKarena itu, dia mengungkapkan, hotel-hotel kini berupaya menggenjot promosi MICE ke sektor swasta untuk menutupi anjloknya kegiatan MICE pemerintah. Hal tersebut penting agar hotel tetap bisa hidup.
Saat ditanya pada Rabu , Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono mengakui, belanja pemerintah yang dikurangi ini akan mempengaruhi perekonomian DIY secara keseluruhan. Akan tetapi, seberapa besar dampak langsung maupun tak langsungnya, Beny belum bisa memastikan. “Nanti kita lihat,” ucapnya. Hal yang dikhawatirkan adalah indikator kemiskinan dan pengangguran naik. Karena itu, dia berharap ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak tersebut. “Misalnya, mitigasi jangka pendek berupa bantuan sosial,” katanya.
Selain itu, bonus yang tak dimiliki semua daerah adalah melimpahnya daya tarik pariwisata dalam satu kawasan yang relatif kecil. Hal ini seolah menjadi “obat penawar” bagi rangkaian kegiatan rapat dan seminar yang menguras pikiran. Deddy menyebut, kondisi itu mengancam keberlangsungan usaha perhotelan di DIY. Pasalnya, porsi kegiatan MICE mencakup 55-60 persen dari reservasi hotel, dengan kegiatan MICE pemerintahan berkontribusi 40 persen dan sisa 15-20 persennya dari aktivitas MICE swasta.Peserta pameran mengakses internet menggunakan gawainya saat mengikuti kegiatan Konferensi Ketahanan Digital di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu .
Selain potensi berkurangnya pemasukan itu, pemda juga bersiap menghadapi masalah lain jika sampai nanti terjadi PHK di sektor perhotelan. Ini berarti menambah angka pengangguran dan kemiskinan.
Yogyakarta X-Hide-Give-Me-Perspective Industri Perhotelan Aktivitas Mice
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Kominfo: Efisiensi Anggaran Tak Membebani, Banyak Ruang Kolaborasi dan EfisiensiMenteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 justru menjadi tantangan menarik dan peluang untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Kementerian Kominfo mendukung penuh kebijakan tersebut dan berupaya mencari strategi untuk memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, serta meninjau ulang program kerja yang sudah ada.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Anggaran IKN Bukan Efisiensi Anggaran, Kata Kementerian PUKementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran, melainkan mekanisme umum yang dilakukan di awal tahun untuk memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional. Meskipun demikian, instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di IKN karena adanya perubahan alokasi dana. Kementerian PU saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Baca lebih lajut »
Politikus Golkar Mengaku Optimistis Efisiensi Anggaran Kemendagri Tak Berdampak pada KinerjaKemendagri melalukan efisiensi anggaran pada tahun ini dengan besaran sekitar 50 persen dari pagu anggaran semula
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Setujui Efisiensi Anggaran BRINKomisi X DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebesar Rp 320,813,258,000 untuk tahun anggaran 2025. Keputusan ini diambil setelah RDP dengan BRIN yang membahas mengenai efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025. Komisi X DPR RI mendukung usulan BRIN agar efisiensi anggaran tidak lebih dari Rp 321 miliar, yang dianggap sebagai opsi terbaik untuk menghindari gangguan program kerja BRIN yang memiliki dampak strategis bagi bangsa.
Baca lebih lajut »
Menteri UMKM: Efisiensi anggaran perkuat kolaborasi antar-K/LMenteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menilai adanya efisiensi anggaran semakin membuka dan memperkuat kolaborasi ...
Baca lebih lajut »
Efisiensi Anggaran Ancam Perekonomian, Prabowo Diminta SelektifEfisiensi anggaran secara besar-besaran di kementerianlembaga kl diyakini akan menganggu proyek-proyek infrastruktur pangan dan lainnya
Baca lebih lajut »