Digugat karena Larang Ekspor Bauksit, Mendag Zulhas: Tak Masalah |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Digugat karena Larang Ekspor Bauksit, Mendag Zulhas: Tak Masalah |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 28 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 63%

industrialisasi bauksit dalam negeri bisa tambah pendapatan negara Rp 21 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia siap menghadapi bila ada negara yang menggugat ke WTO akibat kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan dimulai pada Juni 2023 mendatang.

Ia menegaskan, pemerintah ingin agar sumber daya alam yang dimiliki diolah menjadi barang jadi yang bernilai lebih tinggi. Ia menyampaikan, jika nantinya Indonesia justru mengalami kekurangan bahan baku bauksit, impor bisa dilakukan untuk memenuhi industri turunan yang akan dibangun. Pemerintah menyasar dapat memiliki industri kendaraan bermotor bertenaga listrik yang nantinya dapat di ekspor ke berbagai negara. Zulhas mengatakan, industri kendaraan listrik menjadi salah satu bekal bagi Indonesia yang ingin menjadi negara maju di dunia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Nikita Mirzani Bebas, Indra Bekti Sakit, Putra Siregar Digugat CeraiNikita Mirzani Bebas, Indra Bekti Sakit, Putra Siregar Digugat CeraiPeristiwa menghebohkan terjadi pada Nikita Mirzani, Indra Bekti, dan Putra Siregar dalam sepekan terakhir.
Baca lebih lajut »

Perppu Ciptaker bakal digugat serikat buruh ke MK karena mayoritas pasal 'merugikan pekerja' - BBC News IndonesiaPerppu Ciptaker bakal digugat serikat buruh ke MK karena mayoritas pasal 'merugikan pekerja' - BBC News IndonesiaSejumlah organisasi serikat buruh bakal menggugat Perppu Ciptaker ke MK lantaran sejumlah pasal dinilai masih merugikan posisi pekerja, mulai dari aturan soal upah minimum kabupaten/kota, pekerja alih daya, pekerja kontrak, hingga pesangon.
Baca lebih lajut »

Polres Lombok Barat Larang Penggunaan Petasan di SenggigiPolres Lombok Barat Larang Penggunaan Petasan di SenggigiPolisi melarang penggunaan petasan pada momen pergantian tahun baru di sekitar Pantai Senggigi. Namun, wisatawan dan masyarakat boleh menyalakan kembang api. Via: detikBali
Baca lebih lajut »

Dianggap Bertentangan dengan Agama, 4 Negara Ini Larang Perayaan Tahun BaruDianggap Bertentangan dengan Agama, 4 Negara Ini Larang Perayaan Tahun BaruTerdapat sedikitnya empat negara yang melarang perayaan tahun baru. Melihat nama-namanya, hampir semua negara tersebut memiliki populasi mayoritas muslim. Terdapat...
Baca lebih lajut »

BPJS Ketenagakerjaan Dimodali Rp6 Triliun untuk Tunjangan Pengangguran dalam Perppu Cipta KerjaBPJS Ketenagakerjaan Dimodali Rp6 Triliun untuk Tunjangan Pengangguran dalam Perppu Cipta KerjaBPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek akan mendapatkan suntikan modal Rp6 triliun untuk menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Baca lebih lajut »

Pemkot Palu Larang Anggota Lembaga Adat Terlibat Politik PraktisPemkot Palu Larang Anggota Lembaga Adat Terlibat Politik PraktisPEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, melarang anggota lembaga adar di kota itu terlibat politik praktis menjelang pemilihan umum 2024.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-01 10:20:59