Akibat hal ini banyak yang penasaran, mengapa IDI perlu waktu lama untuk menerapkan putusan ini, dan mencurigai ada berbagai tujuan politis di baliknya, benarkah?
Suara.com - Rekomendasi pemberhentian tetap mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia sebenarnya sudah dikeluarkan sejak 2018 silam. Namun, rekomendasi itu berlarut dan kembali memuncak pada 2022 hingga menimbulkan polemik.
Setelah diduga melanggar kode etik, Dr. Beni mengatakan kasus Terawan yang berlarut kemudian bertambah banyak, termasuk tidak menghiraukan panggilan atau kesempatan membela diri hadir dalam forum yang disediakan MKEK. Seiring waktu, dugaan pelanggaran yang dilakukan semakin bertamah, hingga pada Muktamar IDI ke-30 di Samarinda pada 2018, IDI mengeluarkan surat pemberhentian Terawan sebagai anggota IDI.
"Saat akan melakukan eksekusi terjadi kebocoran surat, yang surat itu ditujukan kepada IDI, sehingga terjadi kehebohan," ungkap lelaki yang berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Islam Bandung itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rumah di Kalideres Terbakar Diduga Akibat KorsletingSebanyak 7 mobil pemadam kebakaran beserta 35 personel dikerahkan untuk memadamkan api tersebut.
Baca lebih lajut »
Kisruh Pemecatan Terawan, Politikus Gerindra: IDI Dibubarkan Saja |Republika OnlineAnggota Gerindra sebut IDI dibubarkan saja karena ada monopoli soal pemecatan Terawan
Baca lebih lajut »
IAKMI Usulkan BRIN Jadi Penengan Perbedaan Kajian Ilmiah Terawan dengan IDIBRIN bisa menjembatani atau bertindak sebagai juri atas dua pendapat kajian ilmiah yang berbeda atas dokter Terawan Agus Putranto dengan IDI.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Panggil IDI Hari Ini, Bahas Pemecatan TerawanRapat dengan DPR ini tidak hanya membahas pemecatan Terawan, melainkan evaluasi IDI secara keseluruhan soal tugas dan fungsinya. TempoNasional
Baca lebih lajut »
IDI Pecat Dokter Terawan, DPR: Izin Praktik Kedokteran Seharusnya Wewenang Penuh Pemerintah | Kabar24 - Bisnis.comKomisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan bahwa Undang-undang Praktik Kedokteran perlu disempurnakan terkait kewenangan pemerintah dan IDI.
Baca lebih lajut »