PDM Klaten tak terkait dan tak bertanggung jawab atas tindakan teror diskusi UGM.
REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten angkat bicara terkait pencatutan nama mereka atas teror kepada mahasiswa-mahasiswa CLS UGM. Nama Muhammadiyah Klaten disebut dekan Fakultas Hukum UGM melalui pernyataan medianya. Baca Juga Ketua PDM Klaten Abdul Rodhi mengatakan, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam yang mengedepankan kebijaksanaan dan pendekatan ihsan dalam dakwahnya. Ia menyesalkan terjadinya tindakan ancaman, teror dan intimitasi.
Ia menekankan, PDM Klaten mengecam pencatutan nama ormas Muhammadiyah Klaten dalam tindakan teror pelaksanaan diskusi ilmiah tersebut. Ia mengatakan pencatutan dapat merusak nama baik persyarikatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Beredar Tarif Penerbitan Surat Keterangan Dokter di Klaten, Ini FaktanyaSurat edaran tarif penerbitan surat keterangan rapid test hingga ketarangan dokter dari RSD Bagas Waras Klaten beredar di medsos. Seperti apa faktanya?
Baca lebih lajut »
Penyekatan Pemudik di Klaten, 492 Kendaraan Diputar BalikPenyekatan kendaraan di Prambanan, yang merupakan perbatasan Kabupaten Klaten dengan DIY, juga merupakan rangkaian kegiatan operasi ketupat. Operasi pengamanan Idulfitri 1441 H.
Baca lebih lajut »
Terdampak Covid-19, Pekerja di Objek Wisata Klaten Dapat BantuanAksi bakti sosial Jumat Berkah Polres bersama Kodim 0723 Klaten, Jawa Tengah, membagikan bantuan beras sebanyak 1.010 kilogram kepada 202 pekerja di lingkungan objek wisata (OW) yang terdampak pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Panitia Diskusi CLS FH UGM akan Dibunuh, Simak Detil AncamannyaPengancam menghubungi ibu salah satu narahubung diskusi FG UGM dan mengancam membunuh mereka sekeluarga.
Baca lebih lajut »
Kronologi Teror dan Pembatalan Diskusi Mahasiswa Hukum UGMAgenda diskusi mahasiswa Fakultas Hukum UGM 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' dibatalkan karena diteror.
Baca lebih lajut »
Ahli Hukum Tata Negara UGM Sebut Perpres TNI Atasi Terorisme BermasalahRancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang memiliki multi interpretasi...
Baca lebih lajut »