Dianggap Kunci dari Peningkatan Produksi, IPB Dorong Penyuluh di Bawah Pemerintah Pusat

Ipb Berita

Dianggap Kunci dari Peningkatan Produksi, IPB Dorong Penyuluh di Bawah Pemerintah Pusat
Penyuluh
  • 📰 jawapos
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 51%

Penyebab penyuluh pertanian berada di daerah disebabkan karena impilkasi dari penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Akademisi Institut Pertanian Bogor University, Siti Amanah menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian guna fokus meningkatkan produksi.pertanian guna fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di daerah maupun nasional. Penyuluhan adalah pelaku utama yang diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Amanah mengungkapkan penyebab penyuluh pertanian berada di daerah disebabkan karena impilkasi dari penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Lebih lanjut Amanah menegaskan, selama berada di pemerintah daerah, peran penyuluh tidak fokus karena dibebankan untuk urusan politik dan lainya yang menjadi kepentingan kepala daerah. Sebab, tidak semua kepala daerah memiliki komitmen yang sama dalam memajukan pertanian dengan menempatkan penyuluh sebagai pilar utama dalam transformasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahreraan petani.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jawapos /  🏆 35. in İD

Penyuluh

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU KIA Resmi jadi Undang-Undang, Kini Ibu Melahirkan Bisa Cuti 6 BulanDelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.
Baca lebih lajut »

Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Anggota DPR: Potensi Menyalahi Undang Undang MinerbaOrmas Keagamaan Kelola Tambang, Anggota DPR: Potensi Menyalahi Undang Undang MinerbaMulyanto menerangkan, dalam UU Minerba secara tegas disebutkan, bahwa prioritas IUPK diberikan kepada BUMN/BUMD.
Baca lebih lajut »

Ormas Dapat Jatah Tambang dari Jokowi, Tak Sejalan Undang-Undang!Ormas Dapat Jatah Tambang dari Jokowi, Tak Sejalan Undang-Undang!Kadin Indonesia buka suara perihal pemberian tambang prioritas ke Ormas Keagamaan
Baca lebih lajut »

Bukan ke Ormas, Undang-Undang Sebut Prioritas Tambang ke BUMN & BUMDBukan ke Ormas, Undang-Undang Sebut Prioritas Tambang ke BUMN & BUMDDalam UU Minerba, yang mendapatkan prioritas tambang adalah BUMN dan BUMD
Baca lebih lajut »

12 Tahun Undang-Undang Pengadaan Tanah12 Tahun Undang-Undang Pengadaan TanahKeberadaan UU Pengadaan Tanah selayaknya ditinjau kembali karena masih menunjukkan watak hak memaksa negara atas rakyat.
Baca lebih lajut »

Undang-undang Kesehatan mempermudah transplantasi organ di IndonesiaUndang-undang Kesehatan mempermudah transplantasi organ di IndonesiaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan proses transpalansi organ di Indonesia menjadi lebih mudah berkat keberadaan Undang-undang Kesehatan yang ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 05:42:03