Sapto mengutarakan hal itu dalam rapat kelompok kerja regulasi (regulatory body) di forum tertutup yang dimoderatori oleh Marjorie Buchser, senior konsultan UNESCO
, memberikan masukan dalam rapat UNESCO tentang Tata Kelola Platform Digital pada 19 Juni 2024 di Dubrovnik, Kroasia. Masukan itu terkait pasal yang dinilai bermasalah dalam draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang diinisiasi DPR.
Ini karena parlemen sempat mengusulkan soal pelarangan penyiaran eksklusuf jurnalisme investigasi yang dituangkan dalam draf. Meski kemudian pembahasan draf itu dinyatakan ditunda tapi bukan dibatalkan,” tuturnya. Pertemuan di Kroasia yang bertajuk “Regulatory approaches to new technologies: ensuring complementarity among different regulatory arrangements” itu dihadiri para badan regulator media dunia. Pembahasan meliputi media sosial, digital platform, pers, dan lain-lain dalam konteks pengaturan dan pengawasannya.
Delegasi Indonesia ke UNESCO kali ini dikoordinasi oleh UNESCO Indonesia. Selain Dewan Pers ada pula dari Badan Pengawas Pemilu yang dipimpin langsung ketuanya Rahmad Bagja, Koalisi Damai gabungan dari beberapa CSO , termasuk Mafindo dan Ecpat Indonesia. Ketua Koalisi Damai, Wijayanto, SIP, MSi, PhD yang juga wakil rektor Universitas Diponegoro memimpin koalisi. Sedangkan dari Mafindo dihadiri Setiaji Eko Nugroho dan Ecpat oleh Oviani Fathul Jannah.
Sapto Anggoro Ruu Penyiaran Uu Penyiaran
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Pers Ingatkan Objektivitas dan Independensi Pers dalam Pemberitaan PilkadaKETUA Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan insan pers agar tetap menjunjung objektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya Ia pun mengingatkan pers harus bersifat independen
Baca lebih lajut »
Dewan Pers survei Indeks Kemerdekaan Pers 2024 di GorontaloDewan Pers menggelar Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo yang melibatkan sejumlah informan ahli. Survei itu dilakukan ...
Baca lebih lajut »
Ketua Dewan Pers paparkan upaya penguatan perlindungan pers mahasiswaKetua Dewan Pers Ninik Rahayu memaparkan upaya penguatan yang dilakukan pihaknya dalam melindungi pers mahasiswa di lingkungan kampus. "Perlindungan ...
Baca lebih lajut »
Ahli Dewan Pers bersyukur gugatan pers di Makassar ditolak hakimAhli Dewan Pers Herlambang P Wiratraman bersyukur atas putusan Majelis Hakim menolak perkara Nomor 3/Pdt. G/2024/PN. Mks atas sengketa Pers digugat Rp700 ...
Baca lebih lajut »
Mengatur Penyiaran Jangan Sampai Kebablasan Membungkam PersUU Pers bukan hadiah negara untuk pers, melainkan hadiah negara untuk masyarakat dalam rangka kebebasan berekspresi.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Anjurkan Perusahaan Media Bentuk Satgas PPKS, Lindungi Jurnalis dari Kekerasan SeksualMedia yang belum menerapkan atau meratifikasi pedoman itu berpotensi tak akan lolos dalam berbagai verifikasi kepentingan pers
Baca lebih lajut »