Perempuan buruh sawit dan nelayan bekerja di antara ketakutan terinfeksi virus corona dengan bertahan hidup.
. Siti bekerja selama 3 tahun menjadi penyemprot herbisida untuk perusahaan sawit di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.Hingga hari ini, dia tetap melakoni pekerjaannya di tengah wabah corona. Berangkat jam 07.00 pagi dari rumahnya di Desa Kebur Jaya, dan pulang jam 3 sore. Apalagi, dia jadi tulang punggung keluarga setelah suaminya diputuskan kontrak kerjanya pada akhir 2019. Perusahaan, kata Siti, tak pernah menginformasikan apa pun tentang corona.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Editorial: Keputusan Ragu-ragu Jokowi perihal MudikJokowi sebenarnya telah menyatakan mudik dapat memperbesar risiko penyebaran corona. Ia meminta kepala daerah tegas melarang mudik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belakangan mengatakan mudik tak dilarang.
Baca lebih lajut »
Mengutip Arahan Presiden Jokowi, Letjen Doni Harapkan Polri Lebih Tegas soal PSBBKepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan arahan tentang penegakan hukum dalam rangka PSBB. PSBB
Baca lebih lajut »
Hina Jokowi Terkait Penanganan Covid-19, Pemilik Akun Alibaharsyah007 Ditangkap PolisiDirektorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap AB karena menghina Presiden Joko Widodo melalui sebuah video yang beredar di media sosial.\n
Baca lebih lajut »
Alihkan untuk Atasi Corona, Jokowi Pangkas Anggaran Kemenristek Rp 40 TriliunSejumlah anggaran Kementerian dan Lembaga dipotong untuk dialihkan dalam penanganan virus Corona. Ini rinciannya: VirusCorona Anggaran
Baca lebih lajut »
Ini Laporan Luhut kepada Jokowi soal Pemudik Tahun IniMenurut Doni, Menteri Luhut melaporkan bahwa pemudik tahun ini mayoritas tidak akan kembali ke daerah asal masing-masing. Corona
Baca lebih lajut »
Jokowi Pastikan Tidak Ada Pembebasan Napi KoruptorPresiden menjamin pemerintah tidak berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang mengatur ketat syarat remisi bagi narapidana kejahatan khusus termasuk koruptor.
Baca lebih lajut »