Pengangkatan 57 kepala daerah sejauh ini tidak mengindahkan prinsip demokrasi tentang kedaulatan rakyat, ketentuan hukum tentang pemilihan pejabat publik, serta kepatutan, fatsun politik, dan etika publik. Opini AdadiKompas
Bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran atau regresi dalam beberapa tahun terakhir agaknya tak perlu diskusi dan argumen panjang lebar lagi. Ini adalah ”kesimpulan” banyak institusi advokasi demokrasi dan lembaga survei beserta pengamat dalam dan luar negeri. Regresi itu terutama terkait dengan semakin menguatnya oligarki politik, oligarki bisnis, dan otokratisme pemerintah menetapkan langkah politik, pemerintahan, dan legislasi.
Kini, Indonesia berada di tubir demokrasi cacat dan demokrasi restriktif . Demokrasi Indonesia yang cacat bertambah buruk dengan pengangkatan penjabat kepala daerah untuk menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota yang habis masa jabatannya. Pengangkatan penjabat telah berlangsung sejak 12 Mei 2022. Sampai akhir Juli ini, sudah 57 penjabat gubernur, bupati, dan wali kota dilantik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Belasan Jabatan Kades Kosong, Pengisian Perdes Tunggu hingga DefinitifSejumlah desa di Klaten terjadi kekosongan jabatan kepala desa (kades) yang kini diampu penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PLt) Kades.
Baca lebih lajut »
Daerah yang Gencarkan Potong Bersyarat Bisa Tekan Kasus PMK Lebih Baik |Republika OnlineSatgas PMK menyebut, daerah-daerah tersebut seperti Bali dan Kalimantan.
Baca lebih lajut »
Eksekusi Mati Empat Aktivis, Fadli Zon Kecam Militer MyanmarFadli Zon mengecam dan mengutuk junta militer Myanmar yang mengeksekusi mati empat aktivis demokrasi.
Baca lebih lajut »
Pengajuan Citayam Fashion Week ke HAKI, Kemenkumham: Semua Pihak Berhak Mengajukan Permohonan MerekKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI dalam konferensi pers hari ini menegaskan, semua pihak baik itu perorangan atau badan hukum, berhak mengajukan permohonan merek.
Baca lebih lajut »
Penanganan KKB menjadi atensi serius aparat TNI-Polri di Papua - ANTARA NewsAksi KKB di wilayah Papua makin meningkat intensitasnya. Kapolda Papua minta peran pemda setempat untuk merangkul kelompok-kelompok yang berseberangan. Berita selengkapnya:
Baca lebih lajut »
Tata Ruang Kabupaten Lombok Utara Perlu DiperbaikiKetua Koalisi Partai Pengusung H Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto (Joda), Raden Nuna Abriadi mengingatkan pasangan kepala daerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU), senantiasa bekerja maksimal untuk kesejahteraan masyakat.
Baca lebih lajut »