Demokrasi adalah daulat rakyat, bukan daulat tuanku, bukan pula daulat pasar.
Pemerintahan demokratis adalah pemerintahan cap rakyat, bukan cap tuanku, bukan pula cap partai, cap teknokrat, ataupun cap kleptokrat. Demokrasi politik menuntut partisipasi politik dan emansipasi politik seluruh rakyat. Demikian pula demokrasi ekonomi menuntut partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Demokratisasi politik sarat nilai kultural dan fatsun lokal, demikian pula demokrasi ekonomi mengemban nilai-nilai kultural dan tatanan lokal.
Tanpa demokrasi ekonomi akan terbentuk konsentrasi kekuatan ekonomi yang akan mengatur dan mendikte demokrasi politik. Demokrasi ekonomi merupakanDemokrasi menjadi tuntutan modernisasi, yang bukan harus westernisasi. Ada demokrasi Barat, ada pula demokrasi Timur. Indonesia menegaskan demokrasi bikinannya sendiri,, demokrasi berdasar konsensus. Demokrasi Indonesia memangku pluralisme Indonesia, mengedepankan prinsip semua diwakili, bukan sekadar semua dipilih.
Demokrasi Indonesia terselenggara di parlemen melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat , yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Inilah demokrasi Pancasila berdasar asas bersama, demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, bukan yang serba melalui voting.
Tunduk kepada konstitusi adalah tunduk kepada UUD 1945 yang berlaku , yang berarti mengandung kecelakaan konstitusional itu. Berarti jika Jokowi jadi Presiden RI, ia akan terlibat masalah bagaimana menyelenggarakan demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya berkaitan sila ke-4. Tuntutan kembali ke UUD 1945 makin marak: dimulai dari tuntutan kembali sepenuhnya ke UUD 1945 asli sampai mengamandemen ulang UUD 1945 asli dan mengamandemen UUD 1945 hasil amandemen.
Seorang presiden bertunduk kepada amanat rakyat, berarti tunduk kepada wakil-wakil rakyat di parlemen. Parlemen kita adalah hasil voting, sebagaimana saya tulis . Dengan Pasal 33 inilah kita menegaskan demokrasi ekonomi bikinan sendiri Indonesia, artinya kita mengakhiri pola pikir ayun bandul dari ”kiri” ke ”kanan” atau sebaliknya, kita menolak westernisme yang terperangkap pola pikir komunisme versus kapitalisme itu-itu saja.
Sri Edi Swasono Opini Kompas Hut Ke-79 Ri Opini Kemerdekaan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demokrasi SakitPenyakit demokrasi itu bisa didiagnosis dari rendahnya etika-moral pejabat negara/wakil rakyat/penyelenggara pemilu.
Baca lebih lajut »
28 Tahun Peristiwa Kudatuli, Hasto PDIP: Suara Arus Bawah Tak Bisa Dibungkam KekuasaanHasto menegaskan bahwa demokrasi dan sistem politik yang berdasarkan kekuatan rakyat harus terus-menerus diperjuangkan.
Baca lebih lajut »
KPK-SDR Koordinasi Dalami Skandal Demurrage Beras Impor Rp294 MDirektur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR Hari Purwanto menegaskan beras merupakan urusan hajat hidup orang banyak
Baca lebih lajut »
JPPR: Demokrasi Turun Tajam Setelah 25 Tahun ReformasiPelaksanaan sistem demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 dikritisi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Demokrasi dinilai semakin menurun tajam saat pemilihan
Baca lebih lajut »
Kudatuli Bukan Sekadar Serangan Bangunan, Tapi Peradaban DemokrasiPeristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli tidak hanya serangan fisik terhadap kantor PDIP, tetapi merupakan serangan terhadap peradaban demokrasi. Namun,
Baca lebih lajut »
Jokowi Seharusnya Menyelamatkan Demokrasi, Bukan Menghancurkan!Cara berpolitik Presiden Joko Widodo selama 10 tahun dinilai tidak menyelamatkan indeks demokrasi yang turun di mata dunia. Justru membuat
Baca lebih lajut »