KPU melarang empat metode kampanye Pilkada 2020 yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pentas seni, panen raya, konser musik, gerak jalan.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menetapkan aturan metode kampanye debat terbuka atau debat publik untuk Pilkada 2020. Ada pembatasan yang ditetapkan lantaran pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19.'Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta,' kata Komisioner KPU Dewa Raka Sandi dalam uji publik virtual, Sabtu, 6 Juni 2020.
Berikutnya, pelaksanaan debat publik juga harus menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga instansi pemerintah terkait.Siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh MencampuriBawaslu mengkritik Mendagri yang menyebut bahwa kampanye Pilkada 2020 akan memanfaatkan media sosial dan meniadakan kampanye akbar.\n
Baca lebih lajut »
Covid-19 dan Ancaman Kerawanan Pilkada 2020Ada beberapa indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada 2020 di antaranya, otoritas penyelenggara pemilu, kampanye, relasi kuasa di tingkat lokal, dan partisipasi. Pilkada2020
Baca lebih lajut »
KPU Tak Bisa Pastikan Honor Penyelenggara Pilkada 2020 DitambahKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman tidak bisa memastikan akan adanya tambahan honor bagi penyelenggara Pilkada...
Baca lebih lajut »
Pilkada 2020, KPU Tetap Targetkan Partisipasi Pemilih 77,5%Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman tetap menargetkan partisipasi pemilih seperti pilkada sebelumnya yang tanpa...
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Hibah Daerah untuk Pilkada 2020Mendagri meminta kepala daerah di 270 daerah yang melangsungkan pilkada segera mencairkan dana hibah untuk Pilkada 2020.
Baca lebih lajut »