Pemerintah disarankan untuk menunda penerapan aturan ponsel black market (BM) melalui validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Kenapa terburu-buru? AturanIMEI via detikinet
di akhir periode masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sebab, regulasi tersebut termasuk keputusan strategis.
Heru juga menilai bahwa aturan IMEI dirasa tidak terlalu mendesak untuk dikeluarkan segera, di mana kebijakan tersebut bisa diterbitkan di masa pemerintahan Jokowi jilid kedua nanti.Dengan itu, kata Heru, bisa dibahas lagi isi aturan yang akan memerangi ponsel BM ini agar nantinya saat penerapannya tidak merugikan konsumen.
"Penindakan ponsel BM bisa diakukan tanpa perlu aturan IMEI. Pasal 32 Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999 sudah mengatur kok dan ada sanksi di pasal 52," sebutnya. Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menjelaskan, pembahasan aturan IMEI telah dikumandangkan sejak beberapa tahun lalu. Acuan tersebut yang jadi alasan pemerintah kalau regulasi ini tidak"kejar tayang"."Ini mohon diluruskan tidak tergesa-gesa, tapi ini semua harus kita mulai. Bahwa nanti peraturan tidak sempurna 100%, di perjalanan ada masukan lagi dari masyarakat yang harus kita revisi, ya revisi lagi," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jelang regulasi IMEI, ini cara cek ponsel Xiaomi resmi atau BMMenjelang penerapan regulasi pemerintah Indonesia mengenai nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI), Xiaomi memberi panduan bagi pengguna untuk ...
Baca lebih lajut »
Ombudsman Pertanyakan Aturan IMEIOmbudsman pertanyakan alasan penerapan aturan validasi IMEI demi kepentingan melindungi pendapatan negara dari ponsel ilegal.
Baca lebih lajut »
Ombudsman pertanyakan pembatasan IMEIOmbudsman RI mempertanyakan kebijakan pembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI) oleh pemerintah serta penerbitan Rencana Peraturan Menteri ...
Baca lebih lajut »
Ombudsman nilai peraturan pembatasan 'IMEI' tergesa dibuatOmbudsman RI mengatakan peraturan tentang pembatasan international mobile equipment identity (IMEI) yang dirumuskan oleh tiga menteri dinilai tergesa-gesa ...
Baca lebih lajut »
Ombudsman Nilai Aturan 3 Menteri Soal Validasi IMEI Terburu-buruOmbudsman RI mengkritik aturan validasi IMEI yang akan diteken pada tanggal 17 Agustus 2019 lusa dinilai terlalu terburu-buru.
Baca lebih lajut »