Data Lebih Mahal dari Tambang, Indonesia Perlu Lembaga Perlindungan Data

Indonesia Berita Berita

Data Lebih Mahal dari Tambang, Indonesia Perlu Lembaga Perlindungan Data
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 59 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 51%

Anggota Komisi I DPR M. Farhan mengaku geram dengan maraknya kasus kebocoran data di Tanah Air yang muncul setiap minggunya, setelah pihak swasta yakni Bukalapak...

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR M. Farhan mengaku geram dengan maraknya kasus kebocoran data di Tanah Air yang muncul setiap minggunya, setelah pihak swasta yakni Bukalapak dan Tokopedia, instansi pemerintah atau perusahaan BUMN seperti BPJS Kesehatan dan e-HAC juga mengalami kebocoran.

Farhan menjelaskan, solusi yang pas saat ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang mana instansi yang tidak menjamin keamanan data tersebut bisa dicabut PSE , sehingga penyelenggaraan sistem elektronik BPJS Kesehatan yang datanya bocor ini dicabut, imbasnya akan ada jutaan orang yang tidak bisa terlayani jaminan sosialnya, karena semuanya ditangguhkan.

Namun, dia menilai bahwa dengan UU ITE unu tidak menjawab masalah bagaimana menjaga data pribadi ini. Untuk itu, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi ini, ingin melahirkan sebuah profesi baru yaitu data protection officer, yang akan membantu para penguasa data untuk mengelola penyimpanan, penguasaan dan pengolahan data pribadi itu sesuai dengan UU.

Mantan pembawa acara kondang ini menambahkan, lembaga ini akan bertanggung jawab langsung di bawah presiden, dan ini sesuai dengan hasil kajian dan juga GDPR yang ada di Eropa. Sayangnya, ada pragmatisme dan skeptisisme bahwa jika ingin membuat lembaga perlindungan data seperti OJK akan memakan waktu berapa lama, dan seberapa besar dukungan anggarannya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pakar Sebut Data eHAC Diduga Bocor Mencoreng IndonesiaPakar Sebut Data eHAC Diduga Bocor Mencoreng IndonesiaPakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, mengkritik Kemenkes karena dinilai tidak bisa bertanggung jawab terhadap keamanan data eHAC yang diduga bocor.
Baca lebih lajut »

Pengamat Sebut Kebocoran Data e-HAC Coreng Nama IndonesiaPengamat Sebut Kebocoran Data e-HAC Coreng Nama IndonesiaMenurut laporan dari VPNMentor, setidaknya ada 1,3 juta pengguna aplikasi e-HAC yang terdampak kebocoran data.
Baca lebih lajut »

Diduga Bocor! Aplikasi eHAC Milik Pemerintah Dilaporkan Ekspos Lebih dari 1 Juta Data Pribadi - Tribunnews.comDiduga Bocor! Aplikasi eHAC Milik Pemerintah Dilaporkan Ekspos Lebih dari 1 Juta Data Pribadi - Tribunnews.comTim Peneliti: Pengembang aplikasi eHAC gagal menerapkan protokol privasi data yang memadai dan membiarkan data lebih dari 1 juta orang terpapar di server terbuka. via tribunnews
Baca lebih lajut »

Kemenkes: Dugaan kebocoran data terjadi pada aplikasi eHAC lamaKemenkes: Dugaan kebocoran data terjadi pada aplikasi eHAC lamaKepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Anas Ma&39;ruf mengemukakan dugaan kebocoran data pengguna terjadi pada aplikasi Electronic Health ...
Baca lebih lajut »

Data 1,3 Juta Pengguna eHAC Diduga Bocor, Kemenkes Angkat BicaraData 1,3 Juta Pengguna eHAC Diduga Bocor, Kemenkes Angkat BicaraHeboh kabar data pengguna eHAC atau Electronic Health Alert Card diduga bocor. Kemenkes meminta masyarakat uninstall aplikasi eHAC lama.
Baca lebih lajut »

Data 1,3 Juta Pengguna Aplikasi e-HAC Kemenkes Diduga BocorData 1,3 Juta Pengguna Aplikasi e-HAC Kemenkes Diduga BocorData yang bisa diakses dari aplikasi e-HAC antara lain nomor KTP pengguna, e-mail, alamat, hingga data 226 rumah sakit dan klinik di Indonesia.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 02:39:15