Data Corona Berbeda, Pemerintah Harus Hilangkan Ego Sektoral

Indonesia Berita Berita

Data Corona Berbeda, Pemerintah Harus Hilangkan Ego Sektoral
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 47 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 51%

Data Corona Berbeda, Pemerintah Harus Hilangkan Ego Sektoral. BNPB akui tidak sinkron antara data daerah dan pusat, ada apa?

- Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 haruslah terjalin dengan baik.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena, dengan banyaknya daerah dan rumah sakit yang bisa melakukan tes PCR untuk mengetahui status pasien COVID-19, maka seharusnya tidak ada lagi kendala dalam pendataan pasien."Gugus Tugas Balitbangkes itu melakukan proses swab dengan pola PCR, dan itu yang menjadi rujukan kita positif di Indonesia. Sekarang Balitbangkes daerah ada 10.

Padahal, rapid test tidak bisa dijadikan ukuran seseorang positif atau tidak. Sementara acuan Kemenkes adalah pemeriksaan dengan PCR."Metodenya berbeda, jadi kalau angkanya berbeda masuk akal," katanya. Menurut Melki, hal inilah yang perlu disinkronkan. Menurutnya, karena Presiden dalam hal penanganan kasus COVID-19 sudah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang terdiri dari berbagai lembaga dan kementerian, maka semua data, SDM, dan lainnya seharusnya tunduk di bawah kendali Gugus Tugas.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah Soal Data Corona Tak Sinkron: BNPB dari BPBD, Kami dari DinkesPemerintah Soal Data Corona Tak Sinkron: BNPB dari BPBD, Kami dari Dinkes'Pak Agus itu pakai datanya BPBD, saya menggunakan datanya Dinas Kesehatan,' kata Achmad Yurianto, menjawab soal tidak sinkronnya data terkait Corona.
Baca lebih lajut »

LP3ES: Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Terkait Penanganan CoronaLP3ES: Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Terkait Penanganan CoronaLP3ES mencatat ada sejumlah pernyataan blunder yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi Corona. Pernyataan blunder itu dikeluarkan Jokowi dan menterinya. VirusCorona Pemerintah
Baca lebih lajut »

Pemerintah Segera Bagikan 200 Ribu Paket Sembako ke Warga Terdampak CoronaPemerintah Segera Bagikan 200 Ribu Paket Sembako ke Warga Terdampak CoronaDoni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk menyalurkan paket sembako ke warga.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Cek 11.242 Spesimen, 80 Persen Negatif CoronaPemerintah Cek 11.242 Spesimen, 80 Persen Negatif CoronaHingga Senin (6/4), pemerintah sudah memeriksa 11.242 spesimen diduga terkait Covid-19, dengan hasil 80 persen-nya negatif Corona.
Baca lebih lajut »

Pesan Pasien Sembuh Corona: Ikuti Imbauan Pemerintah |Republika OnlinePesan Pasien Sembuh Corona: Ikuti Imbauan Pemerintah |Republika OnlineIB yang dirawat di RSUD Zainoel Abidin dibolehkan pulang setelah negatif corona.
Baca lebih lajut »

Awasi Anggaran Corona, Pemerintah Libatkan KPK Hingga KejaksaanAwasi Anggaran Corona, Pemerintah Libatkan KPK Hingga KejaksaanDoni menjelaskan di tahap pertama sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke BNPB senilai Rp 356 miliar.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-11 21:28:09